Gubernur Sampaikan Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD TA 2019
Jumat, 23 Agustus 2019 17:31 WIB
Dalam nota itu tercatat belanja daerah TA 2019 sebesar Rp 39,111 triliun lebih atau meningkat sebesar Rp 2,055 triliun lebih dari anggaran belanja murni 2019 atau naik sebesar 5,55 persen dibandingkan pada APBD murni sebesar Rp 37,055 triliun.
"Kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif," kata Emil sapaan Gubernur Jabar.
Perkiraan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp 36,127 triliun lebih mengalami kenaikan sebesar Rp 1,244 triliun lebih atau naik 3,57 persen dibandingkan dengan target pada APBD murni 2019 Rp 34,882 triliun lebih. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Rancangan Perubahan APBD TA 2019 ini disusun dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Hal itu didasarkan pada prioritas pembangunan provinsi, sehingga berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jabar.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019 dan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Kebijakan Umum (KU) Perubahan APBD TA 2019, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019.
Menurut dia, penyusunan RPAPBD ini disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah, serta berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.
Selain itu, proses Perubahan APBD Tahun 2019 didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat yang telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kali secara berturut-turut sejak TA 2011-2018.
Emil mengatakan, lonjakan penyerapan anggaran APBD TA 2019 akan terjadi mulai bulan ini sampai Desember. Karena, ia sudah melaksanakan groundbreaking untuk berbagai proyek infrastruktur. "Proses lelang baru beres. Jadi, biasanya lonjakan penyerapan terjadi di bulan-bulan ini sampai Desember," ujar Emil.
Terkait Silpa, kata Emil, ia tidak ingin banyak sisa anggaran dalam setiap APBD. Karenanya uang dari rakyat harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Dalam konsep pembangunan ada yang namanya Silpa. Sisa lebih anggaran itu biasanya karena–misalkan–dikontrak 100, tapi ada yang nawar 80 berarti sisa 20," ucapnya.
"Nah, banyak sisa-sisa yang kita harus dibelanjakan maksimal. Karena saya sendiri tidak suka banyak sisa, uang rakyat harus dimaksimalkan," kata Emil. (*)
