TEMPO.CO, Bandung-Sekelompok mahasiswa Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Bandung berencana menggelar diskusi publik tentang Papua. Namun menurut Wakil Rektor ISBI Suhendi Afryanto, sejumlah polisi dan kelompok organisasi masyarakat (ormas) datang ke kampus menjelang diskusi. "Mahasiswa menyesalkan mereka sampai masuk kampus," kata Suhendi, Rabu, 14 Agustus 2019.
Sebelumnya, Lembaga Pers Mahasiswa DaunJati ISBI Bandung mengundang diskusi publik Rabu pukul 14.00 sampai selesai bertempat di belakang Gedung Kesenian Sunan Ambu dalam kampus. Diskusi tentang riwayat dan kondisi terkini Papua itu bertajuk "New York Agreement dan Situasi Nduga".
Pada Agustus 1962, Belanda dan Indonesia melakukan penandatanganan Perjanjian New York yang dikenal dengan New York Agreement. Perjanjian itu membahas penyelesaian sengketa wilayah West New Guinea (Papua Barat). Undangan terbuka diskusi itu mereka sebar lewat media sosial seperti Instagram juga poster digital.
Siang menjelang diskusi, kata Supendi, pimpinan rektorat yang bersiap rapat mendapat pemberitahuan dari kepolisian. "Mau kerahkan pasukan ke situ (ISBI)," kata Supendi. Alasannya ada kegiatan mahasiswa yang mengumpulkan masyarakat dan tidak ada koordinasi dengan pihak kepolisian. Setelah itu ada pertemuan bersama soal diskusi itu. "Acaranya nggak jadi," katanya.
Sebelumnya pada 2016 acara Sekolah Karl Marx di kampus ISBI pernah digeruduk massa organisasi keagamaan. Menurut Supendi kejadian serupa itu tidak menekan kebebasan mimbar kampus. "Sepanjang tidak soal disintegrasi, seputar kebudayaan kan mahasiswa bagian dari masyarakat," ujarnya.
Perwakilan mahasiswa dan polisi belum bisa dimintai tanggapannya. Menurut Supendi kebebasan di dalam kampus tidak hilang. Namun jika mengundang publik, perlu ada koordinasi dengan pihak kepolisian dan kampus untuk masalah keamanan.
