TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menyebut Ijtima Ulama IV tidak diselenggarakan sebagai respons atas pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurut mereka Ijtima Ulama direncanakan lebih dulu ketimbang pertemuan rekonsiliasi tersebut.

“Keputusan menyelenggarakan Ijtima ini diambil dalam rapat GNPF 11 Juli 2019, dan kita tahu dua hari kemudian 13 Juli terjadi pertemuan (di) Lebak Bulus. Sungguh kami tidak punya kemampuan menerawang, jadi kami putuskan Ijtimak baru terjadi setelah pertemuan Lebak Bulus,” ujar Sekretaris Jenderal GNPF Ulama, Edy Mulyadi dalam konferensi pers di Lorin Hotel, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin 5 Agustu 2019.

Edy mengatakan GNPF, Front Pembela Islam, dan Persaudaraan Alumni sudah tak teribat lagi dengan kontestasi Pilpres pasca penetapan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurutnya Ijtima kali ini murni untuk kepentingan bangsa.

“Setelah MK memenangkan 01 atas 02, kami tidak ada lagi kontestasi Pilpres dan sebagainya. Ini murni untuk kepentingan bangsa,” kata dia.

Menurut Ketua Umum GNPF Ulama, Yusuf Martak, Ijtima Ulama akan menanggapi terkait dugaan kecurangan dalam pemilu lalu. Ia mengatakan hal inilah yang nantinya mungkin akan disikapi dan menampung masukan-masukan dari ulama.

Meski demikian, kata dia, sikap GNPF Ulama, FPI, dan PA 212 terkait Pemilu sudah selesai dengan adanya putusan MK. Adapun puas atau tidaknya para pendukung, tergantung pada masing-masing peserta Ijtima nanti.

“Karena permasalahan pemilu bagi kami sudah selesai dengan adanya putusan di Mahkamah Konstitusi,” ucap dia.