Jaga Sidang MK, Polisi Tak Gunakan Senjata Api dan Peluru Tajam

Reporter

M Rosseno Aji

Jumat, 14 Juni 2019 11:16 WIB

Salah satu anggota Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) mengangkat poster saat melakukan aksi di sekitar Patung Kuda, Monas, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. Dalam aksinya, massa GNKR menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersikap adil dalam menangani sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian memastikan personel yang bertugas menjaga Mahkamah Konstitusi tak menggunakan senjata api, apalagi peluru tajam. Personel hanya dilengkapi dengan tameng, gas air mata dan mobil meriam air saat menjaga pengamanan sidang MK.

Baca: TNI-Polri Jaga Sidang Sengketa Pemilu di MK Tanpa Senjata Api

"Hanya tameng, gas air mata dan kendaraan water canon," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 14 Juni 2019.

MK menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Jumat, 14 Juni 2019. Untuk mengamankan sidang itu polisi menurunkan sekitar 33 ribu personel gabungan TNI-Polri. Sehari sebelum sidang, penjagaan MK telah diperketat. Kawat berduri dan pembatas dari beton dipasang di depan dan belakang gedung MK.

Dedi menuturkan pengamanan dilakukan dalam empat ring. Ring pertama berada di dalam gedung, sementara ring kedua di sekitar gedung dan ring tiga di halaman parkir dan ring 4 di luar gedung MK serta rekayasa lalu lintas.

Kepolisian telah melarang para pendemo untuk melakukan unjuk rasa di depan Gedung MK. Kepolisian meminta pendemo untuk melakukan unjuk rasa di depan sekitar patung kuda.

Baca: 3 Poin Gugatan Sengketa Pilpres Kubu Prabowo VS KPU

Advertising
Advertising

Dedi menuturkan personel kepolisian akan melakukan pendekatan lunak bila ada pendemonya bisa tetap berdemo di depan gedung MK. "Kami akan lakukan soft approach," kata dia.

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

2 jam lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

5 jam lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

6 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Kanada Tuntut Tiga Tersangka Pembunuhan Pemimpin Sikh, Diduga Terkait India

12 jam lalu

Kanada Tuntut Tiga Tersangka Pembunuhan Pemimpin Sikh, Diduga Terkait India

Polisi Kanada pada Jumat menangkap dan mendakwa tiga pria India atas pembunuhan pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh Nijjar tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Kecam Polisi Masuk ke dalam Kampus dan Menangkap Mahasiswa di Makassar

13 jam lalu

Amnesty International Kecam Polisi Masuk ke dalam Kampus dan Menangkap Mahasiswa di Makassar

Amnesty International kecam kekerasan polisi di dua kampus di Makassar saat Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.

Baca Selengkapnya

Polisi Diduga Tabrak Pengendara Motor Hingga Tewas, Laporan Keluarga Korban Sempat Diabaikan Polres Bogor

14 jam lalu

Polisi Diduga Tabrak Pengendara Motor Hingga Tewas, Laporan Keluarga Korban Sempat Diabaikan Polres Bogor

Keluarga korban sempat mendapat perlakuan tidak enak dari pelaku yang seorang polisi berpangkat Bripda. Polres Bogor disebut telah olah TKP.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

1 hari lalu

Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengkritik pemerintah Amerika Serikat atas penggerebekan terhadap protes mahasiswa pro-Palestina

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile

1 hari lalu

Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile

Caleg Partai NasDem, Alfian Bara, mengikuti sidang MK secara daring tidak bisa ke Jakarta karena Bandara ditutup akibat erupsi Gunung Ruang

Baca Selengkapnya