TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara mengatakan Komisi pernah memanggil anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar untuk meminta keterangan seputar penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Namun, menurut dia, Agum mangkir.

Berita terkait: Ikohi Desak Agum Gumelar Jelaskan Nasib Korban Penculikan

"Komnas pernah memanggil Pak Agum untuk memberi keterangan tetapi tidak datang," katanya saat dihubungi Tempo, Jumat, 15 Maret 2019. Beka mengaku tidak mengetahui apa alasan Agum mangkir dari pemanggilan Komnas HAM.

Saat ini, kata Beka, Komnas HAM belum berencana memanggil kembali mantan anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) itu. "Komnas HAM lebih memprioritaskan proses yudisial yang saat ini berjalan antara Komnas dengan Jaksa Agung."

Selain itu, Komnas HAM juga mempertimbangkan pemilihan umum yang sebentar lagi berlangsung. "Supaya tidak ada politisasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat," ucap dia.

Sebelumnya, dalam sebuah video yang disebar oleh Ulin Niam Yusron, Agum mengungkapkan keterlibatan Prabowo Subianto (saat ini calon presiden nomor urut 02) dalam kasus penculikan aktivis pada 1998. Agum bercerita tentang persidangan Prabowo oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait penghilangan aktivis tersbeut, yang kemudian berujung pada rekomendasi pemecatan komandan Komando Pasukan Khusus (saat itu).

Di tengah ceritanya, Agum mengklaim mengetahui di mana letak tempat aktivis 1998 yang hilang dan dibunuh. Ia mengaku informasi ini didapatkan setelah bicara dari hati ke hati dengan anggota Tim Mawar-tim yang diduga melakukan penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998, yang merupakan bekas anak buahnya di Kopassus.

Selain itu, Agum mengatakan dari 31 jenderal Kopassus hanya Prabowo yang diberhentikan dari dinas militer. Sebabnya ia merasa aneh jika Prabowo bisa menjadi presiden.

Tempo masih berusaha menghubungi Agum Gumelar untuk meminta klarifikasi.