TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengadilan Negeri Depok akan memvonis wartawan senior Bersihar Lubis, Rabu (20/2). Sebelumnya, jaksa menuntut penulis opini "Interogator Yang Dungu" itu delapan bulan penjara.Dalam pernyataan pers bersama, sejumlah organisasi wartawan meminta hakim membebaskan Bersihar dan mengabaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasannya, tulisan opini Bersihar harus dilihat sebagai produk pers, maka hakim diminta memakai Undang-Undang Pers sebagai lex specialis. Bila tidak, "Kasus Bersihar dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi," kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, Jajang Jamaludin saat dihubungi, Rabu (20/2). Hari ini, AJI Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Pers, Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi Jakarta dan Komisi Nasional Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menggelar aksi solidaritas di kantor Pengadilan Negeri Depok di Jalan Kota Kembang, mulai pukul 9.30. Di Kejaksaan Negeri Depok, sejumlah wartawan dari Kelompok Kerja Wartawan Depok menggelar aksi serupa. Kasus Bersihar bermula dari tulisannya di rubrik opini Koran Tempo edisi 17 Maret 2007. Bersihar mengutip ceramah sastrawan Joesoef Ishak pada 2004 di Paris, pada sebuah perayaan Hari Sastra Indonesia. Kutipan "dungu" yang ditujukan pada jaksa itu mengundang ketersinggungan. Jaksa Pudin Saprudin, Susanto dan Abdul Syukur kemudian mengugat Bersihar pada 31 Agustus tahun lalu. Pada 14 November 2007, jaksa penuntut umum Tikyono menuntut Bersihar delapan bulan penjara dan membayar biaya perkara Rp 1000. Bersihar dianggap menghina penguasa (pasal 207 KUHP) dan menghina (pasal 310 KUHP), tanpa memakai Undang-Undang Pers. Bersihar tidak bermaksud menghina institusi Kejaksaan Agung melalui tulisannya. "Saya hanya mengemukakan kritik yang menjadi tanggung jawab setiap warga negara," kata dia. Sejumlah organisasi wartawan menyurati majelis hakim Pengadilan Negeri Depok, pekan lalu. Mereka meminta Bersihar dibebaskan dari tuntutan jaksa yang mengabaikan Undang-Undang Pers. Menanggapi itu, ketua majelis hakim Suwidya mengatakan, "Majelis hakim akan bermusyawarah sebelum mengambil keputusan," kata dia dua hari lalu. IBNU RUSYDI