INFO NASIONAL-- Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, melakukan kunjungan kerja terkait pelaksanaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), di daerah Boyolali, Jawa Tengah, Jumat, 1 Februari 2019.

Acara yang dibuka pukul 09.00 WIB di Gedung Musdalifa, Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali tersebut dihadiri ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Boyolali dan sekitarnya. Hadir pula dalam acara tersebut para pendamping sosial mulai dari pendamping PKH, pendamping KUBE, Tagana, dan lainnya.

Menteri Sosial menyampaikan terdapat empat faktor penyebab PKH dan BPNT efektif membantu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. “Pertama PKH dan BPNT memberikan bantuan tepat sasaran karena berdasarkan basis data terpadu yang secara berkala di update berkoordinasi dengan daerah, Boyolali termasuk yang paling aktif dalam updating, selain itu juga telah membantu memurunkan angka stunting,” kata Agus saat memberikan sambutan.

Kedua, lanjut Agus, mewujudkan keuangan inklusi dengan mendorong perubahan prilaku KPM untuk mengenal transaksi non Tunai, terbukti dari temuan MicroSave bahwa 87 persen KPM baru pertama kali memiliki ATM. “Karena PKH dan BPNT melalui Kartu Keluarga Sejahtera, untuk kedepannya ibu-ibu KPM tidak perlu lagi pin, cukup dengan finger print atau scan wajah”.

Ketiga, kata Agus, PKH dan BPNT melibatkan masyarakat secara aktif untuk kerja sosial, sudah ada 40 ribu SDM yang bekerja mengurus PKH, lalu ada puluhan pekerja sosial untuk BPNT, belum lagi TKSK dan pendamping sosial lainnya, ada juga usaha produktif seperti e-Warong tempat KPM mengambil bansos.

“Keempat, karena memiliki jangkauan yang luas, dan setiap tahun naik jumlah penerimanya, pada tahun 2018 penerima BPNT sudah lebih dari 10 juta, sesuai arahan presiden tahun 2019 seluruh 15,6 juta KPM sudah BPNT,” ujar Agus.

Lebih lanjut Menteri Sosial juga menyampaikan bahwa anggaran untuk BPNT dan PKH naik, sebagai konsekuensi peningkatan jumlah anggota penerima. Khusus untuk PKH terjadi perubahan sistem distribusi bantuan sosial, yang tahun 2017-2018 flat, pada tahun 2019 demi keadilan kembali ke tahun 2016 yaitu non-flat, satu keluarga mendapat empat komponen.

PKH dan BPNT merupakan dua bantuan sosial dari Kemensos yang menjadi program nasional. Kabupaten Boyolali sendiri telah memiliki 70.583 KPM yang menerima program BPNT, dan sudah bertransformasi dari Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi BPNT pada April 2018.

Wakil Bupati Boyolali, Said Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan tahun 2018 telah 4.086 KPM tergraduasi di Boyolali, pada 2017 persentase kemiskinan sebesar 11,69 persen. “Pada 2018 kemiskinan menjadi 10,04 persen, artinya telah terjadi keberhasilan besar dalam penurunan kemiskinan di Boyolali," ucapnya. (*)