TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri akan turut mengawal distribusi dan stok bahan bakar minyak (BBM). Pengawalan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga BBM.

Baca juga: Program BBM Satu Harga Merambah Bawolato Kabupaten Nias

"Ini inisiatif dari kami sesuai arahan bapak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) karena pemerintah sekarang sudah menentukan kebijakan BBM satu harga, sehingga ini harus dikawal dan dijaga jangan sampai terjadi penyimpangan," kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto di kantornya, Kamis, 15 November 2018.

Nantinya, Satgas Pangan akan mengundang Kementerian ESDM dan Pertamina dalam rangka memperluas cakupan pengawasannya. Sehingga, pemangku kebijakan tersebut dapat memberikan informasi pada Satgas, khususnya di kewilayahan terkait rawannya penimbunan BBM.

"Sementara ini tidak ada gejolak pada kebutuhan BBM," ujar Arief. Lebih lanjut, ia menuturkan mekanisme pengawalan BBM akan sama seperti pengawalan bahan pokok yang dilakukan Satgas Pangan selama dua tahun terakhir.

Satgas Pangan, kata Arief, akan mengawal distribusi BBM dan memantau stok demi stabilitas harga. Bila terdapat penyimpangan, kata Arief, maka Satgas Pangan pun tidak akan segan melakukan penindakan hukum.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi, Jonan Minta Mendagri Sukseskan BBM Satu Harga

"Apabila ada penyimpangan akan dilakukan penindakan, contohnya ini BBM subsidi dan industri harganya berbeda. Penyimpangan itu yang akan kami temukan sehingga jangan sampai BBM subsidi digunakan untuk industri," ujar Arief.

Penindakan yang akan dilakukan Satgas Pangan akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku. Meski begitu, penindakan hukum merupakan langkah terakhir. Satgas Pangan akan melakukan pencegahan dengan langkah koordinasi untuk menghilangkan berbagai macam kendala dan penyimpangan terlebih dahulu.