TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara atau BKN merilis data pegawai negeri sipil (PNS) yang berstatus koruptor. Merujuk data tersebut, sebanyak 98 orang PNS koruptor berasal dari 22 kementerian/lembaga.

Baca: BKN: 2.357 PNS Aktif Jadi Terpidana Tindak Pidana Korupsi

Tiga posisi teratas dengan PNS koruptor terbanyak diisi oleh instansi kementerian, yakni Kementerian Perhubungan sebanyak 16 orang, Kementerian Agama (14), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (9).

Instansi tingkat pusat lain di luar kementerian ada Mahkamah Agung 5 orang, Badan Narkotika Nasional (1), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1), Badan Pusat Statistik (1), dan Setjen Komisi Pemilihan Umum (3).

Di sisi lain, jumlah PNS koruptor yang berasal dari instansi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota berjumlah 2.259 orang. Sehingga total keseluruhan PNS berstatus PNS koruptor adalah 2.357 orang.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana sebelumnya mengatakan pihaknya mencatat ada 2.674 PNS yang melakukan korupsi dan dipenjara. Dari jumlah tersebut, PNS yang sudah dipecat sebanyak 317 orang. “Sebanyak 2.357 di antaranya masih PNS aktif," kata Bima di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kementeriannya akan memecat semua PNS yang berstatus koruptor. "Paling lambat Desember harus sudah selesai, yang masih menjabat harus segera diberhentikan," ujar Tjahjo di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis, 13 September 2018.

Baca: BKN: Dipecat Tak Hormat, PNS yang Korupsi Tak Dapat Dana Pensiun

Berikut ini daftar lengkap PNS instansi tingkat pusat yang terlibat tindak korupsi dari BKN.

Kementerian Perhubungan 16 orang

Kementerian Agama 14 orang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 9 orang

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 9 orang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang 8 orang

Kementerian Keuangan 6 orang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5 orang

Kementerian Komunikasi dan Informatika 4 orang

Kementerian Kelautan dan Perikanan 3 orang

Kementerian Pertahanan 3 orang

Kementerian Pertanian 3 orang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2 orang

Kementerian Tenaga Kerja 1 orang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 1 orang

Kementerian Kesehatan 1 orang

Kementerian Pemuda dan Olahraga 1 orang

Kementerian Perindustrian 1 orang

Mahkamah Agung RI 5 orang

Badan Narkotika Nasional 1 orang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1 orang

Badan Pusat Statistik 1 orang

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 3 orang

Total 98 orang.