Gerindra Minta Menkumham Tak Berpolitik soal #2019PrabowoPresiden

Reporter

Andita Rahma

Editor

Amirullah

Selasa, 11 September 2018 12:04 WIB

Musisi Ahmad Dhani Prasetyo menyampaikan orasi saat acara deklarasi 2019 Prabowo Presiden di Bandar Lampung, Lampung, Jumat 7 September 2018. Ribuan masyarakat Bandar Lampung yang tergabung dalam Presidium Daerah Gerakan Nasional Prabowo Presiden (GNPP) datang dan membacakan deklarasi mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2019, serta mengubah #2019 GantiPresiden menjadi #2019PrabowoPresiden. ANTARA FOTO/Ardiansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak berpolitik terkait dengan pendaftaran perkumpulan #2019PrabowoPresiden.

Baca: Gerakan #2019PrabowoPresiden Dimulai dari Lampung

"Jangan mentang-mentang kami berada di luar kekuasaan lalu dijadikan bulan-bulanan, membuat organisasi saja sulit," kata Habiburokhman, yang juga deklarator #2019PrabowoPresiden, melalui siaran pers yang diterima Tempo, Selasa, 11 September 2018.

Habiburokhman menyatakan hal ini terkait dengan pernyataan Yasonna, yang membantah perkumpulan #2019PrabowoPresiden telah terdaftar sebagai organisasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Yasonna mengatakan yang terdaftar adalah #2019PrabowoPre siden (dengan diberi spasi).

Yasonna menganggap hal itu sebagai siasat. Sebab, berdasarkan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, ada larangan penggunaan nama instansi pemerintah sebagai nama perkumpulan.

Advertising
Advertising

Habiburokhman mengatakan ada kesan pihak Kementerian Hukum dan HAM mencari-cari kesalahan. Apalagi pihaknya mendapat informasi, bahwa sebelum #2019PrabowoPre siden didaftarkan, ada nama organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden, yang juga mendapat status badan hukum. "Pertanyaan besarnya, apakah mereka juga dipersoalkan atau baru dipersoalkan setelah kami menggunakan nama Tagar2019PrabowoPre siden?" ujarnya.

Baca: Acara 2019 Prabowo Presiden, Ada Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet

Lebih jauh, dia menolak nama perkumpulan #2019PrabowoPre siden disebut bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang mengatur ormas dilarang menggunakan nama yang sama dengan nama lembaga pemerintahan.

Nama perkumpulan Tagar2019PrabowoPre siden, kata dia, jelas sangat berbeda dengan nama institusi Presiden Republik Indonesia. "Aneh sekali mengapa hanya kata presiden yang dipersoalkan. Padahal, jika dibaca lengkap, jelas bisa dipahami jika tidak ada kesamaan antara kedua nama tersebut," ucap Habiburokhman.

Berita terkait

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

5 jam lalu

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.

Baca Selengkapnya

Gaya Prabowo dan Jokowi Berkali Tunjukkan Diplomasi Meja Makan, Kenapa?

7 jam lalu

Gaya Prabowo dan Jokowi Berkali Tunjukkan Diplomasi Meja Makan, Kenapa?

Prabowo dan Jokowi mengobrol sambil santap malam di Angkringan Omah Semar di Solo. Berikut sederet agenda diplomasi meja makan Jokowi-Prabowo.

Baca Selengkapnya

Ragam Respons soal Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo

8 jam lalu

Ragam Respons soal Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo

Prabowo dan Jokowi enggan mengungkapkan secara gamblang soal isi pertemuannya di Solo pada Ahad malam.

Baca Selengkapnya

Prabowo Temui Jokowi di Solo, Sekjen Gerindra: Beliau Memang Sudah Janji

8 jam lalu

Prabowo Temui Jokowi di Solo, Sekjen Gerindra: Beliau Memang Sudah Janji

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan Prabowo menemui Jokowi di Solo karena memang telah berjanji untuk menengok.

Baca Selengkapnya

Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra

10 jam lalu

Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra

Dua kader Gerindra menduduki posisi puncak Pertamina, Simon Aloysius Mantiri sebagai direktur utama dan Mochamad Iriawan menjadi komisaris utama

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum: Kemenkumham Dulu Sangat Gemuk, 65 Ribu Lebih Pegawai

12 jam lalu

Menteri Hukum: Kemenkumham Dulu Sangat Gemuk, 65 Ribu Lebih Pegawai

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut Kemenkumham adalah kementerian yang sangat gemuk, sebelum akhirnya dipecah menjadi tiga.

Baca Selengkapnya

Terkini: Petinggi Gerindra Simon Aloysius jadi Dirut Baru Pertamina, Desakan Semua Mendag Harus Diperiksa

12 jam lalu

Terkini: Petinggi Gerindra Simon Aloysius jadi Dirut Baru Pertamina, Desakan Semua Mendag Harus Diperiksa

Berita terkini bisnis pada Senin siang, 4 November 2024, dimulai dari perombakan jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina oleh Erick Thohir.

Baca Selengkapnya

Profil De Gadjah, Kader Gerindra yang Didoakan Prabowo agar Bisa Terpilih Jadi Gubernur Bali

14 jam lalu

Profil De Gadjah, Kader Gerindra yang Didoakan Prabowo agar Bisa Terpilih Jadi Gubernur Bali

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mendoakan Made Muliawan Arya atau De Gadjah agar bisa terpilih menjadi Gubernur Bali. Berikut profil De Gadjah.

Baca Selengkapnya

Doa Prabowo agar De Gadjah Bisa Terpilih Menjadi Gubernur Bali

16 jam lalu

Doa Prabowo agar De Gadjah Bisa Terpilih Menjadi Gubernur Bali

Prabowo menyebut dalam memimpin NKRI ingin membentuk pemerintahan yang bersih sehingga membutuhkan bantuan kerja keras dari jajaran pejabat di daerah.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Prabowo dan Ridwan Kamil Punya Kedekatan Pribadi

3 hari lalu

Istana Sebut Prabowo dan Ridwan Kamil Punya Kedekatan Pribadi

Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi tidak mau banyak berkomentar mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya