Tito Karnavian: Tidak Dukung Asian Games 2018 Pengkhianat Bangsa

Reporter

Andita Rahma

Editor

Amirullah

Selasa, 7 Agustus 2018 15:19 WIB

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian di Auditorium PTIK Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Juli 2018. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat turut mendukung Polri menyukseskan penyelenggaraan Asian Games 2018, khususnya di bidang keamanan. Bahkan, Tito menyebut yang tidak mendukung penyelenggaraan Asian Games sebagai pengkhianat bangsa.

Baca: Kapolri Beri Penghargaan Bintang Bhayangkara kepada Puan Maharani

"Ini menyangkut nama baik bangsa dan negara, sehingga setiap orang yang merasa bangsa dan negara harus berkontribusi. Paling tidak tidak mengganggu, mengamankanlah. Kalau tidak mendukung artinya berkhianat terhadap bangsa," ujar Tito di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Agustus 2018.

Tito mengungkapkan Polri telah melakukan antisipasi terhadap empat isu utama, yakni terorisme, kemacetan, kejahatan jalanan, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sejauh ini, ratusan terduga teroris telah ditangkap. Ribuan pelaku kejahatan jalanan pun telah ditangkap Polda Metro Jaya. Untuk arus lalu lintas, Korps Lalu Lintas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai uji coba. "Prinsip kami maksimal lah untuk melakukan escort atau pengawalan atlet," ujar Tito.

Advertising
Advertising

Sedangkan untuk kebakaran hutan, Polri sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memantau titik api. Tito mengatakan, koordinasi antar instansi sudah terbentuk sehingga bila ada titik api, maka dapat segera diatasi sehingga tidak terjadi kebakaran.

Baca: Polri Bangun Rutan Teroris di Cikeas, Gunakan Sistem Kontainer

Tito menambahkan, seluruh upaya itu tidak akan berhasil bila masyarakat tidak ikut mendukung Asian Games yang akan dibuka pada 18 Agustus 2018.

"Ini mudah-mudahan dengan upaya kami ini keamanan bisa kami atasi insya Allah, saya minta dukungan semua pihak karena sudah menyangkut bangsa dan negara bukan menyangkut pemerintah, polisi apalagi," ujar Tito.

Berita terkait

Kata Ekonom Soal Harapan Jakarta Jadi Kota Bisnis Global seperti New York, Sydney, dan Melbourne

3 jam lalu

Kata Ekonom Soal Harapan Jakarta Jadi Kota Bisnis Global seperti New York, Sydney, dan Melbourne

Pemerintah Jakarta dan pemerintah pusat perlu menyiapkan anggaran jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

6 jam lalu

Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan proses perumusan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah cukup melibatkan masyarakat. Tito berujar pemerintah telah berulang kali melakukan komunikasi publik tentang RUU DKJ. Di antaranya, kata dia, melalui uji publik yang sudah dilaksanakan setidaknya empat kali pada 2022 dan 2023.

Baca Selengkapnya

Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

19 jam lalu

Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

Danjen Kopassus Soenarko pernah diusut Ferdy Sambo soal kepemilikan senjata api yang disebut ilegal,. Ini kilas balik kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sentil Maskapai Naikkan Harga Tiket saat Lebaran, Mendagri Tito: Jangan Aji Mumpung

23 jam lalu

Sentil Maskapai Naikkan Harga Tiket saat Lebaran, Mendagri Tito: Jangan Aji Mumpung

Tito Karnavian menyentil maskapai penerbangan agar tidak menaikkan harga tiket setinggi-tingginya saat Mudil Lebaran 2024 karena sebab

Baca Selengkapnya

Polri Siagakan 4 Ribu Personel Gabungan Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024

23 jam lalu

Polri Siagakan 4 Ribu Personel Gabungan Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Terdapat total 4.992 personel Polri yang disiagakan untuk mengamankan proses rekapitulasi suara secara nasional hingga pengumuman hasil Pemilu.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Pemerintah Seharusnya Evaluasi BKSP Jabodetabekjur sebelum Bentuk Dewan Aglomerasi

1 hari lalu

Pengamat Sebut Pemerintah Seharusnya Evaluasi BKSP Jabodetabekjur sebelum Bentuk Dewan Aglomerasi

Niwono Joga menyebutkan kawasan aglomerasi tidak digunakan dalam konteks perkotaan.

Baca Selengkapnya

Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

1 hari lalu

Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

Dwifungsi ABRI merupakan jabatan ganda prajurit TNI dan Polri sehingga mendapatkan jabatan sipil, hal itu muncul pada zaman Orde Baru. Muncul lagi?

Baca Selengkapnya

Polri Jamin Kelancaran Distribusi Bahan Pokok Selama Ramadan Hingga Hari Raya Idul Fitri 2024

2 hari lalu

Polri Jamin Kelancaran Distribusi Bahan Pokok Selama Ramadan Hingga Hari Raya Idul Fitri 2024

Satgas Pangan Polri melakukan pengawasan terhadap proses distribusi bahan pokok penting untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idul Fitri.

Baca Selengkapnya

Polri Sebut Ada 1.673 Gangguan Kamtibmas, Ada Tren Penurunan

2 hari lalu

Polri Sebut Ada 1.673 Gangguan Kamtibmas, Ada Tren Penurunan

Dari catatan Polri pada Kamis lalu, ada 25 orang meninggal, 30 luka berat, dan 262 orang luka ringan akibat kecelakaan.

Baca Selengkapnya

Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN

3 hari lalu

Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN

Rencana pemerintah mengizinkan TNI-Polri mengisi jabatan ASN menuai kritik dari pengamat militer dan organisasi masyarakat sipil.

Baca Selengkapnya