LIPI: Radikalisme Meningkat Karena Kekecewaan pada Demokrasi

Senin, 19 Februari 2018 16:12 WIB

Puluhan ribu warga Sukoharjo yang didominasi pelajar SLTA dan orgnisasi masa berkumpul di Alun-alun Satya Negara, Sukoharjo, 29 Juli 2016. Dengan dipimpin oleh Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya mereka mendeklarasikan anti radikalisme dan mengecam praktik bom bunuh diri di Mapolresta Solo jelang Lebaran lalu. Acara deklarasi tersebut juga dicatat oleh Museum Rekor Indonesia (Muri) dengan kategori peserta terbanyak yaitu 26.955 orang. Bram Selo Agung/Tempo

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Adriana Elizabeth mengatakan salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya Radikalisme di Indonesia adalah etika elit politik yang buruk. Hal itu, menurut dia, menyebabkan publik menjadi apatis terhadap demokrasi dan menjadikan radikalisme sebagai jalan alternatif.

“Permusuhan antar elit politik juga tidak baik. Hal semacam ini menimbulkan sinisme bahwa demokrasi bukan yang terbaik,” kata Adriana di Hotel Aryaduta Semanggi, Jakarta pada Senin, 19 Februari 2018.

Baca: Jokowi: Banyak Elite Politik Beri Contoh Buruk pada Generasi Muda

Menurut Adriana, radikalisme menjadi alternatif bagi masyarakat yang kecewa atas demokrasi. Saat ini, kata dia, implementasi demokrasi di Indonesia sedang bermasalah. Hal tersebut semakin meningkat dalam momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Adriana mengatakan, radikalisme bisa masuk dari berbagai sumber. Menurut dia, seseorang akan mencari-cari kelompok maupun lingkungan yang sesuai dengan ideologinya. Hal itu pun menjadi pekerjaan rumah bagi kelompok nasionlis untuk menekan meluasnya ideologi radikal.

Advertising
Advertising

Baca: LSI: Perempuan RI Rentan Masuk Gerakan Radikal karena Tak Otonom

Menurut Adriana, keluarga merupakan benteng yang paling penting dalam mencegah radikalisme. Ia mengatakan, negara yang kuat harus ditopang dengan basis keluarga yang kuat juga.

Jika keluarga tidak memproteksi anak-anaknya di era digital ini, kata Adriana, maka anak tersebut akan dengan mudah menganggap semua informasi di internet dan media lainnya kebenaran mutlak. “Tidak ada jalan yang mudah dalam menghadapi kelompok radikal. Etika elit politik serta kualitas keluarga perlu diperbaiki,” ujarnya.

Berita terkait

Dosen Politik Universitas Udayana Sebut 5 Skenario Potensial Putusan Sengketa Pilpres oleh Hakim MK

3 hari lalu

Dosen Politik Universitas Udayana Sebut 5 Skenario Potensial Putusan Sengketa Pilpres oleh Hakim MK

Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana (Unud) prediksi 5 skenario potensial putusan MK sengketa Pilpres 2024 yang akan di gelar Senin, 22 April 2024

Baca Selengkapnya

Tersangka Penyerang Gereja Sydney Tidak Menunjukkan Tanda-tanda Radikalisme

7 hari lalu

Tersangka Penyerang Gereja Sydney Tidak Menunjukkan Tanda-tanda Radikalisme

Ayah remaja yang ditangkap karena menikam seorang uskup di Sydney tidak melihat tanda-tanda radikalisme pada putranya.

Baca Selengkapnya

Kelompok Pemantau Eopa: Pemilu Turki Belum Sepenuhnya Kondusif bagi Demokrasi

22 hari lalu

Kelompok Pemantau Eopa: Pemilu Turki Belum Sepenuhnya Kondusif bagi Demokrasi

Kelompok pemantau pemilu dari Dewan Eropa mengatakan lingkungan pemilu Turki masih terpolarisasi dan belum sepenuhnya kondusif bagi demokrasi.

Baca Selengkapnya

Respons Bambang Widjojanto Soal MK Panggil 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres

22 hari lalu

Respons Bambang Widjojanto Soal MK Panggil 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres

Bambang Widjojanto menilai MK ingin sungguh-sungguh memeriksa setiap bukti dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Ketika Ganjar dan Mahfud Md Kompak Berharap MK Selamatkan Demokrasi

28 hari lalu

Ketika Ganjar dan Mahfud Md Kompak Berharap MK Selamatkan Demokrasi

Mahfud Md berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ganjar dan Mahfud Bakal Singgung Kemunduran Demokrasi di Sidang Sengketa Pilpres

28 hari lalu

Ganjar dan Mahfud Bakal Singgung Kemunduran Demokrasi di Sidang Sengketa Pilpres

Mahkamah Konstitusi menjadwalkan pemeriksaan pendahuluan kepada Ganjar dan Mahfud, hari ini, pukul 13.00 WIB.

Baca Selengkapnya

Deretan Partai Oposisi dari Masa ke Masa

30 hari lalu

Deretan Partai Oposisi dari Masa ke Masa

Oposisi menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi sebagai upaya penerapan mekanisme check and balance, berikut deretan partai oposisi dari masa ke masa.

Baca Selengkapnya

Aktivis Masyarakat Sipil Sumbar Tolak Dwi Fungsi TNI hingga Dorong Hak Angket

35 hari lalu

Aktivis Masyarakat Sipil Sumbar Tolak Dwi Fungsi TNI hingga Dorong Hak Angket

Majelis Akademika dan Aktivis Masyarakat Sipil Sumatera Barat menyampaikan delapan tuntuntan untuk penyelamatan demokrasi.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

36 hari lalu

Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.

Baca Selengkapnya

Tak Kendur Guru Besar UGM dan UI Kritisi Jokowi, Kampus Menggugat dan Seruan Salemba Menguat

39 hari lalu

Tak Kendur Guru Besar UGM dan UI Kritisi Jokowi, Kampus Menggugat dan Seruan Salemba Menguat

Setelah menggelar aksi yang melibatkan puluhan kampus pada akhir Januari lalu, kini UGM, UI, dan UII kembali kritisi Jokowi. Apa poin mereka?

Baca Selengkapnya