LIPI: Radikalisme Meningkat Karena Kekecewaan pada Demokrasi

Senin, 19 Februari 2018 16:12 WIB

Puluhan ribu warga Sukoharjo yang didominasi pelajar SLTA dan orgnisasi masa berkumpul di Alun-alun Satya Negara, Sukoharjo, 29 Juli 2016. Dengan dipimpin oleh Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya mereka mendeklarasikan anti radikalisme dan mengecam praktik bom bunuh diri di Mapolresta Solo jelang Lebaran lalu. Acara deklarasi tersebut juga dicatat oleh Museum Rekor Indonesia (Muri) dengan kategori peserta terbanyak yaitu 26.955 orang. Bram Selo Agung/Tempo

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Adriana Elizabeth mengatakan salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya Radikalisme di Indonesia adalah etika elit politik yang buruk. Hal itu, menurut dia, menyebabkan publik menjadi apatis terhadap demokrasi dan menjadikan radikalisme sebagai jalan alternatif.

“Permusuhan antar elit politik juga tidak baik. Hal semacam ini menimbulkan sinisme bahwa demokrasi bukan yang terbaik,” kata Adriana di Hotel Aryaduta Semanggi, Jakarta pada Senin, 19 Februari 2018.

Baca: Jokowi: Banyak Elite Politik Beri Contoh Buruk pada Generasi Muda

Menurut Adriana, radikalisme menjadi alternatif bagi masyarakat yang kecewa atas demokrasi. Saat ini, kata dia, implementasi demokrasi di Indonesia sedang bermasalah. Hal tersebut semakin meningkat dalam momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Adriana mengatakan, radikalisme bisa masuk dari berbagai sumber. Menurut dia, seseorang akan mencari-cari kelompok maupun lingkungan yang sesuai dengan ideologinya. Hal itu pun menjadi pekerjaan rumah bagi kelompok nasionlis untuk menekan meluasnya ideologi radikal.

Advertising
Advertising

Baca: LSI: Perempuan RI Rentan Masuk Gerakan Radikal karena Tak Otonom

Menurut Adriana, keluarga merupakan benteng yang paling penting dalam mencegah radikalisme. Ia mengatakan, negara yang kuat harus ditopang dengan basis keluarga yang kuat juga.

Jika keluarga tidak memproteksi anak-anaknya di era digital ini, kata Adriana, maka anak tersebut akan dengan mudah menganggap semua informasi di internet dan media lainnya kebenaran mutlak. “Tidak ada jalan yang mudah dalam menghadapi kelompok radikal. Etika elit politik serta kualitas keluarga perlu diperbaiki,” ujarnya.

Berita terkait

Pengangkatan Kaesang sebagai Ketum PSI Tambah Daftar Catatan Politik Dinasti

4 hari lalu

Pengangkatan Kaesang sebagai Ketum PSI Tambah Daftar Catatan Politik Dinasti

Kaesang, putra presiden yang diangkat sebagai ketua umum PSI lewat jalur 'tol' mengkonfirmasi argumentasi realitas politik saat ini.

Baca Selengkapnya

IM57+ Sampaikan 5 Sikap untuk Melawan Kriminalisasi

4 hari lalu

IM57+ Sampaikan 5 Sikap untuk Melawan Kriminalisasi

IM57+ deklarasi untuk melawan kriminalisasi di era reformasi. Mengajak masyarakat sipil untuk berkonsolidasi melawan kriminalisasi.

Baca Selengkapnya

Teken MoU Kerja Sama dengan BNPT, Gibran: Tanggulangi Radikalisme, Terorisme, dan Intoleransi

14 hari lalu

Teken MoU Kerja Sama dengan BNPT, Gibran: Tanggulangi Radikalisme, Terorisme, dan Intoleransi

Gibran mengemukakan Pemerintah Kota Solo memang sangat serius dalam penanggulangan masalah intoleransi dan radikalisme.

Baca Selengkapnya

Hari Demokrasi Internasional oleh PBB, Sekilas Arti dan Tujuannya

17 hari lalu

Hari Demokrasi Internasional oleh PBB, Sekilas Arti dan Tujuannya

Peringatan Hari Demokrasi Internasional ini untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di dunia. Serta mendorong nilai-nilai dasar demokrasi.

Baca Selengkapnya

Cak Imin: di Mana Ada Saya dan PKB Tidak Akan Ada Radikalisme

19 hari lalu

Cak Imin: di Mana Ada Saya dan PKB Tidak Akan Ada Radikalisme

Cak Imin menilai menilai agama seharusnya menjadi perekat. Demikian juga dengan tempat ibadah yang seharusnya bukan menjadi ladang pemecah belah.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Pengkhususan dalam Mengawasi Rumah Ibadah

25 hari lalu

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Pengkhususan dalam Mengawasi Rumah Ibadah

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, masalah itu datang apabila ada pengkhususan terhadap suatu objek seperti rumah ibadah.

Baca Selengkapnya

Polemik Usul Kepala BNPT agar Tempat Ibadah di Bawah Kontrol Pemerintah, Langkah Mundur?

28 hari lalu

Polemik Usul Kepala BNPT agar Tempat Ibadah di Bawah Kontrol Pemerintah, Langkah Mundur?

Usul Kepala BNPT agar tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah menimbulkan sejumlah kritik. Usul ini bahkan dinilai sebagai langkah mundur.

Baca Selengkapnya

Soal Usul BNPT Agar Tempat Ibadah Dikontrol, Setara: Yang Tepat Libatkan Organisasi Keagamaan Moderat

28 hari lalu

Soal Usul BNPT Agar Tempat Ibadah Dikontrol, Setara: Yang Tepat Libatkan Organisasi Keagamaan Moderat

Setara Institute menanggapi usul BNPT agar pemerintah kontrol tempat ibadah. Mereka menilai yang tepat adalah libatkan organisasi keagamaan moderat.

Baca Selengkapnya

Setara Institute Anggap Usul BNPT soal Kontrol Rumah Ibadah Berpotensi Langgar Hak Konstitusional

28 hari lalu

Setara Institute Anggap Usul BNPT soal Kontrol Rumah Ibadah Berpotensi Langgar Hak Konstitusional

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Komisi III DPR Dukung Usul Penambahan Anggaran BNPT di 2024 Jadi Rp 511,7 Miliar

28 hari lalu

Komisi III DPR Dukung Usul Penambahan Anggaran BNPT di 2024 Jadi Rp 511,7 Miliar

Berdasarkan pagu indikatif, BNPT diproyeksi mendapat anggaran Rp430 miliar pada 2024.

Baca Selengkapnya