TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Kajian itu dilakukan sebagai tindak lanjut Rapat Konsultasi antara Pemerintah dengan DPR, semalam. Tadi, Presiden telah menyetujui seluruh hasil pembicaraan tadi malam, kata Menko Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro Tjakti, usai menyampaikan hasil Rapat Terbatas, di Istana Negara, Kamis (16/1). Ditegaskan, pemerintah baru pada tahap akan meninjau, namun bentuknya akan dibicarakan lebih rinci pada rapat kabinet, Jumat besok. Sebenarnya, rapat terbatas kali ini agendanya adalah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perang Irak. Namun, kesempatan itu juga dipakai Presiden untuk menerima laporan hasil konsultasi dengan DPR semalam. Insya Allah, dalam waktu tidak terlalu lama (akan diumumkan hasilnya). Keputusan sendiri akan diumumkan oleh Presiden dan Ketua DPR, kata Dorodjatun. Pada kesempatan ini, Dorodjatun belum dapat memaparkan secara rinci kemungkinan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Hanya saja, dia menjelaskan bahwa UU APBN 2003 serta prinsip-prinsi dalam Propenas telah baku untuk dilaksanakan. Karena itu, pemerintah akan mengkaji bagaimana konteks kebijakan kenaikan harga yang tepat, termasuk mematuhi setiap UU. Yakinlah, semua hasil yang diperoleh menuju pada solusi yang sudah disampaikan oleh DPR, yaitu solusi yang positif bagi perekonomian, kata dia. Secara terpisah, Menko Kesra Jusuf Kalla, menyatakan, pengkajian ulang yang dilakukan pemerintah tidak berarti sebagai penundaan terhadap kebijakan yang sudah diambil. Apalagi, hingga mengubah APBN. Salah satu opsi yang mungkin akan menjadi kajian pemerintah adalah penurunan tarif dari yang sudah dinaikkan. Kalla juga menjelaskan, pemerintah akan segera menginventarisir kekuatan ekonomi yang ada saat ini agar tidak mengganggu program-program yang sifatnya untuk kesejahteraan rakyat. Kita tidak mau menurunkan kalau nantinya beras miskin tidak bisa dibagikan, juga biaya rumah sakit dan pendidikan. Jangan hanya kita ingin menyesuaikan harga BBM sampai merusak program yang lainnya, khususnya untuk yang miskin, kata dia. (Dede Ariwibowo - Tempo News Room)