Dedie A. Rachim, Direktur KPK yang Maju Pilkada Bersama Bima Arya

Sabtu, 30 Desember 2017 08:21 WIB

Direktur bidang Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi & Instansi KPK, Dedie A. Rachim. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Dedie A. Rachim, Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi mengundurkan diri dari jabatannya sejak 27 Desember 2017. Ia mundur karena akan bertarung mendampingi Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam pemilihan Wali Kota Bogor 2018.

Dedie mengatakan maju ke dunia politik adalah tantangan baru baginya. Sebab, cakupan permasalahannya lebih luas dan tak sekadar soal korupsi. "Pasti lebih berat daripada saat di KPK," ujarnya pada Jumat, 29 Desember 2017.

Baca: Jadi Calon Wakil Bima Arya, Direktur KPK Didie Rachim: Doakan Ya

Dedie bekerja di KPK sejak 2005. Saat itu, ia berhasil lolos dalam program Indonesia Memanggil I. Ia menjabat fungsional madya yang mengurusi promosi, kampanye, komunikasi media, dan pencegahan korupsi periode 2005-2009.

Setelah itu, Dedie menjadi Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) pada 2009-2015, pelaksana harian Deputi Bidang Pencegahan periode Maret-Juni 2015, dan Direktur PJKAKI sejak 2015 hingga 2017.

Advertising
Advertising

Baca: Jadi Calon Wakil Wali Kota Bogor, Direktur KPK Mengundurkan Diri

Sebelum masuk ke KPK, lulusan magister dari Jurusan Administrasi Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini bekerja di sejumlah perusahaan swasta. Lalu, dia mulai bekerja di KPK dan berkarier hingga 12 tahun.

Dedie dipinang Bima Arya untuk maju sebagai calon Wakil Wali Kota Bogor. Ia bersedia mendampingi Bima karena menilai kader Partai Amanat Nasional itu adalah tokoh muda yang energetik, berani, dan berwawasan luas. Kepemimpinannya di Kota Bogor pun dinilai cukup berhasil di banyak bidang.

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

3 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

6 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

13 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya