TEMPO Interaktif, Jakarta:Partai Golongan Karya mendatangi Departemen Kehakiman dan HAM untuk mendaftar ulang partai, Rabu (16/4). Pendaftaran ulang ini sesuai dengan ketentuan UU No. 31 Tahun 2002 soal Partai Politik yang menjadi syarat partai ini untuk bisa ikut Pemilu tahun depan. Rombongan partai ini datang sekitar pukul 13.00 WIB dengan menggunakan jas kuning khasnya. Mereka membawa sebuah kotak kuning berlogo Golkar yang isinya syarat-syarat pendaftaran ulang parpol. Tampak diantara rombongan itu, Sekjen DPP Golkar Budi Harsono, Agung Laksono, dan Mahadi Sinambela. Menurut Budi Harsono, kedatangan ini untuk memenuhi perundangan yang berlaku, melakukan daftar ulang sehingga mendapatkan status badan hukum kembali. Berdasarkan hal itu, maka kita sampaikan berkas-berkas ini, kata Budi. Seperti yang disyaratkan bagi partai yang mendaftar ulang berbeda dengan partai baru yang mendaftar. Ada dua syarat tambahan bagi partai yang mendaftar ulang, yaitu menyerahkan berita negara dan SK Menteri Kehakiman dan HAM tentang partainya. Syarat-syarat itu sudah ada dalam kotak yang akan kita serahkan, kata Budi. Golkar sendiri pada kesempatan itu menyerahkan seluruh syarat daftar ulang partai, antara lain: lembar berita negara, akta notaris tentang perubahan AD/ART dan komposisi DPP Golkar, dua lembar gambar berwarna partai ini, surat keterangan domisili beserta status kantor DPP, dan daftar kepengurusan partai. Menurut Budi, untuk daftar kepengurusan partai tingkat provinsi telah ada di 30 daerah, tingkat kabupaten sebanyak 374 kepengurusan, dan tingkat kecamatan sebanyak 3936 kepengurusan. Jika dibandingkan dengan PDI Perjuangan, yang telah mendaftar dua hari lalu, Golkar lebih unggul di tingkat kepengurusan kecamatan. PDI Perjuangan, komposisinya yaitu: tingkat provinsi sebanyak 30 kepengurusan, tingkat kabupaten/kota sebanyak 381 kepengurusan, dan tingkat kecamatan sebanyak 3296 kepengurusan. (Andi DewantoTempo News Room)