TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan ada tiga poin yang menjadi kunci agar pemilihan kepala daerah atau pilkada 2018 dikatakan sukses. Hal tersebut disampaikan Tjahjo ketika memberikan sambutan dalam rangka sosialisasi hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2016, yang diselenggarakan Kementerian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Selasa, 5 Desember 2017.
Menurut Tjahjo, poin pertama adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilkada dari tahun sebelumnya. Pada pilkada serentak sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih sekitar 70 persen. "Target tahun depan 78 persen. Memasuki pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) 2019 sebesar 80 persen," katanya.
Kedua, kata Tjahjo, tidak adanya politik uang dalam pilkada 2018 juga menjadi poin penting. Dia berujar undang-undang memberikan wewenang lebih kepada Badan Pengawas Pemilu untuk menindak tegas pasangan calon yang mengandalkan politik uang demi mendapatkan suara rakyat.
Poin ketiga, menurut Tjahjo, adalah bagaimana kandidat pemimpin dalam pilkada bisa beradu ide, adu program, dan adu konsep dalam membangun daerah. Kampanye dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta ujaran kebencian harus dilawan. "Pilkada memilih pemimpin daerah," ujarnya.
Pada 2018, ada 171 daerah yang melaksanakan pilkada serentak dengan rincian 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota. Tjahjo mengatakan pilkada tahun depan sudah beraroma pileg dan pilpres 2019.
Tjahjo juga menyebut sebagian besar daerah yang mengikuti pilkada serentak 2018 merupakan daerah padat penduduk sehingga menjadi cerminan untuk pileg dan pilpres nanti.
"Mencerminkan 67 persen pemilih pileg dan pilpres. Dan tahapan-tahapan konsolidasi komunikasi pilkada 2018, aroma pilkada tahun depan udah aroma pileg 2019," ucapnya.
