Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua ICMI Tak Setuju Patung di Kelenteng Tuban Dirobohkan

image-gnews
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Tuban, Jawa Timur, menutup patung Dewa Perang Kongco Kwan Sing Tee Koen dengan kain putih di Kelenteng Kwan Swie Bio, 6 Agustus 2017. Penutupan patung dilakukan karena adanya penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. ANTARA/Aguk Sudarmojo
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Tuban, Jawa Timur, menutup patung Dewa Perang Kongco Kwan Sing Tee Koen dengan kain putih di Kelenteng Kwan Swie Bio, 6 Agustus 2017. Penutupan patung dilakukan karena adanya penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. ANTARA/Aguk Sudarmojo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, tidak setuju apabila patung jenderal perang Cina, Kwan Sing Tee Koen atau patung Guan Yu di Kelenteng Kwan Sing Bio, Tuban, Jawa Timur, dirobohkan. Alasannya, masyarakat tidak berhak merobohkan sesuatu hanya karena tidak sependapat.

Yang penting, kata Jimly, patung itu tidak digunakan untuk upacara dan dibiarkan dalam keadaan terbungkus seperti sekarang.  "Kalau sampai harus dirobohkan, itu salah. itu harus dicegah. Tidak boleh. karena tidak ada hak warga masyarakat yang berbeda pendapat merobohkan hak orang sepanjang itu udah ada izin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Jimly Asshiddiqie kepada wartawan di Kantor Pusat Kegiatan ICMI, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2017.

Baca juga: Massa di Jatim Demo Tuntut Patung di Kelenteng Tuban Dirobohkan

"Kecuali memang ada masalah dalam pembangunannya; tidak ada izin dan sebagainya. tapi yang bertindak tidak boleh masyarakat, harus aparat penegak hukum. jadi tetep masyarakat dari Surabaya, dari mana-mana, itu harus bersabar, jangan bertindak main hakim sendiri," katanya.

“Ini kan sudah dibangun, udah tanggung, dari sejuta masalah yang kita hadapi di Indonesia sekarang, ini ada patung sudah berdiri, ya sudahlah, gak usahlah harus dirobohkan," kata Jimly.

Ia berharap, ulama di Jatim bisa meredakan kelompok penentang patung. “Sebaiknya tokoh-tokoh masyarakat umat Islam di Jawa Timur membantu meredakan umat, jangan dirobohkan,” kata Jimly. 

Menurut Jimly, kontroversi seputar patung setinggi 30 meter tersebut bisa dijadikan pelajaran bagi semua. “Saya rasa ini harus jadi pelajaran bagi semua tokoh,” kata Jimly.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jimly menyebutkan bahwa sense of crisis atau sensitivitas semua tokoh yang terlibat adalah bahan pelajaran yang penting. Baik dari kaum minoritas dan kaum mayoritas harus menjaga ketenangan, karena itu adalah maksud utama dari toleransi.

Patung Guan Yu, menurut massa dari gabungan lembaga swadaya masyarakat yang berdemonstrasi memprotes keberadaanya Senin lalu, tidak ada kaitan sejarah dengan bangsa Indonesia.

Baca juga: Pemuda Khonghucu Tolak Patung di Kelenteng Tuban

Patung yang berdiri di wilayah tempat beribadah itu dinilai merupakan salah satu bentuk penjajahan Cina di Indonesia. Massa datang hampir satu bulan setelah patung yang kini ditutup dengan kain putih itu diresmikan pada 17 Juli 2017 oleh Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.

Guan Yu sendiri merupakan jenderal yang turut membangun negara Shu Han pada masa Tiga Kerajaan di Cina. Adapun patung tersebut masih berstatus sengketa karena, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Hari Sunarno, IMB belum bisa dikeluarkan karena masalah hukum pada kepengurusan kelenteng lama dan baru.

STANLEY WIDIANTO

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

7 jam lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

9 jam lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

9 jam lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

13 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK


BNPB Catat 143 Kepala Keluarga Terdampak Gempa Tuban, 4 Rumah Sakit Rusak

27 hari lalu

Warga membersihkan puing-puing bangunan terdampak gempa di Dagangan, Parengan, Tuban, Jawa Timur, Jumat 22 Maret 2024. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban mencatat, gempa dengan magnitudo 6,5 yang terjadi sebanyak 22 kali itu mengakibatkan kerusakan satu rumah warga di Desa Glagahsari, Kecamatan Soko dan bangunan balai desa lama di Desa Dagangan, Kecamatan Parengan. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
BNPB Catat 143 Kepala Keluarga Terdampak Gempa Tuban, 4 Rumah Sakit Rusak

BNPB mengatakan, gempa Tuban juga mengakibatkan sejumlah infrastruktur alami kerusakan yang bervariasi.


Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

29 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

29 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

30 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.


16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

30 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

Menurut Humas Polres Metro Jakarta Pusat, aksi demonstrasi di DPR semalam berujung anarkis.


Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

30 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

Sejak awal Maret 2024, Gedung DPR beberapa kali menjadi tempat unjuk rasa terkait politik dinasti, pemakzulan Jokowi, Pemilu 2024. Ini rangkaiannya.