Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Diminta Bicara Energi Bersih di COP Ke-21  

image-gnews
Logo Konferensi Perubahan Iklim Paris 2015, COP21. REUTERS/Benoit Tessier
Logo Konferensi Perubahan Iklim Paris 2015, COP21. REUTERS/Benoit Tessier
Iklan

TEMPO.COParis - Presiden Joko Widodo seharusnya lebih banyak bicara tentang pembangunan energi bersih di Tanah Air dalam Pertemuan Para Pihak (Conference of Parties/COP) Ke-21 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim di Paris.

“Tren ke depan ke energi bersih dan banyak negara yang mau membantu Indonesia dalam soal ini,” kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa di Paris, Prancis, pada Minggu, 29 November 2015.

Fabby menyayangkan pidato Presiden Joko Widodo hanya berisi soal upaya Indonesia mengatasi kebakaran hutan dan lahan, dan sama sekali tidak menyinggung soal tren emisi global ke depan. Jokowi memang berpidato selama tiga menit dalam COP Paris pada Senin, 30 November 2015, pukul 14.25 waktu Paris.

Sebanyak 147 kepala negara dan kepala pemerintah lainnya juga berpidato. Termasuk Presiden Amerika Serikat Barrack Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Inggris David Cameron, dan lainnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan salah satu agenda Indonesia dalam COP Paris adalah upaya-upaya mencegah kebakaran hutan dan rehabilitasi lahan gambut untuk mengantisipasi percepatan perubahan iklim. "Yang utama adalah pencegahan serius agar tidak terjadi kebakaran hutan lagi, apalagi disebabkan ulah manusia. Jika dari faktor alam memang kerap sulit diduga. Namun perlu ditekankan kesiapsiagaan," ujar Sofyan Djalil, yang menyertai Jokowi ke Paris.

Sofyan menjamin pemerintah serius mencegah terulangnya kebakaran hutan dan gambut yang masif terjadi sepanjang 2015, selain akan mempercepat upaya rehabilitasi lahan gambut akibat kebakaran. "Tidak akan diberikan konsesi baru untuk pembukaan lahan gambut," tuturnya.

Fabby menjelaskan, emisi terbesar Indonesia pasca-2020 adalah dari sektor energi. Dari pemakaian listrik, transportasi, industri, hingga rumah tangga.  Dia mengutip studi Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) tahun 2012. Kajian ini menyebutkan 80 persen emisi global  berasal dari penggunaan bahan bakar fosil atau energi kotor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Riset IEA—di mana bulan November 2015 Indonesia menjadi anggotanya—merekomendasikan agar cadangan energi fosil (migas, batu bara, dan lainnya) jangan dieksploitasi agar target penurunan suhu bumi sebesar 2 derajat Celsius tercapai.

Banyak negara maju dan sejumlah negara berkembang, kata Fabby, mulai mengubah pembangunan dalam negerinya ke arah energi bersih. Cina dan India sangat agresif soal ini. “Jangan sampai Jokowi ketinggalan kereta di Paris dengan tidak berkomitmen ke pembangunan energi bersih,” ucap Fabby.

Menurut Fabby, untuk menuju ke arah itu, ada tiga faktor yang saling berkaitan, yakni transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan investasi.  Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan Jerman, kata dia, berminat berinvestasi di Indonesia. Untuk mengembangkan pasar, ujar dia, perusahaan-perusahaan negara maju diajak membangun pabrik teknologi bersih di Tanah Air dengan perusahaan dalam negeri.  

Fabby menjelaskan, dalam COP Paris, Presiden Barack Obama akan meluncurkan Clean Energy Initiative dengan mengajak 19 negara, termasuk Indonesia. "Amerika sangat berkepentingan menyaingi Cina yang lebih ekspansif membangun energi bersih."

UNTUNG WIDYANTO (PARIS)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

2 jam lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.


Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

3 jam lalu

Postingan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya. FOTO/Instagram/gibran_rakabuming
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.


Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

3 jam lalu

Presiden Jokowi bersama dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo pulang bersama-sama ke Solo menggunakan Pesawat Kepresidenan, Jumat, 21 April 2023. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.


Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

Usai putusan MK Jokowi mengatakan, pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini ke pemerintah yang akan datang.


Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

6 jam lalu

Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

Ganjar Pranowo menyebut perjalanannya bersama Mahfud MD di Pilpres 2024 telah berakhir usai putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.


Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

6 jam lalu

Bandara Panua Pohuwato. Dok: Kemenhub
Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Panua Pohuwato menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo.


Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

6 jam lalu

Cover Majalah Tempo 29 Oktober 2023. FOTO/ilustrasi Majalah Tempo/Tempo Kendra Paramita
Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

Majalah Tempo edisi akhir Oktober 2023 memaparkan sejumlah peran Jokowi cawe-cawe pengusungan putra sulungnya, Gibran sebagai cawapres Prabowo.


Putusan MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur dalam Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

13 jam lalu

Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Putusan MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur dalam Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

Putusan MK sebut Presiden Joko Widodo tak cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Tapi, "Saya harus cawe-cawe," kata Jokowi Senin, 29 Mei 2023.


Terpopuler: Tim Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dibentuk, AirAsia Tebar Promo Tiket 28 Rute Internasional Mulai Kemarin

16 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan (kedua dari kanan) dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi (kedua dari kiri) saat acara High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) Indonesia dan Tiongkok ke-4 di Labuan Bajo, Timur Nusa Tenggara, Jumat (19 April 2024). ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan
Terpopuler: Tim Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dibentuk, AirAsia Tebar Promo Tiket 28 Rute Internasional Mulai Kemarin

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia dan Tiongkok telah sepakat untuk membentuk tim ihwal penggarapan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.


Sidang Putusan MK: Nepotisme Jokowi Tak Terbukti dalam Pencalonan Gibran sebagai Cawapres

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sidang Putusan MK: Nepotisme Jokowi Tak Terbukti dalam Pencalonan Gibran sebagai Cawapres

MK menilai tak ada bukti nepotisme yang dilakukan Jokowi dalam pencalonan Gibran