Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pansus Pelindo II Minta RJ Lino Dipecat karena Berbohong

image-gnews
Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka menyerahkan surat kepada Fahri Hamzah untuk diserahkan kepada Presiden agar menghentikan RJ Lino sementara waktu selama Pansus Pelindo II mengadakan penyelidikan. TEMPO/Destrianita Kusumatuti
Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka menyerahkan surat kepada Fahri Hamzah untuk diserahkan kepada Presiden agar menghentikan RJ Lino sementara waktu selama Pansus Pelindo II mengadakan penyelidikan. TEMPO/Destrianita Kusumatuti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Pelindo II sekaligus politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, bersama anggota Pansus lain pagi tadi mendatangi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. Ia meminta pimpinan DPR menandatangani surat rekomendasi perihal pemberhentian RJ Lino sebagai Direktur Utama PT Pelindo II.

"Kami mau ke Priok. Nanti lewat Istana, kami ingin bertemu dengan presiden untuk meminta perlindungan. Mudah-mudahan pimpinan DPR berkenan menandatangani," kata Rieke kepada Fahri Hamzah dalam forum terbuka di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis, 26 November 2015.

Permintaan surat rekomendasi pemecatan Lino oleh pimpinan DPR itu, menurut Rieke, didasarkan pada kesaksian beberapa serikat pekerja JICT yang mengaku sering mendapatkan ancaman dan intimidasi dari jajaran direksi Pelindo II. Selain itu, pada rapat Pansus Pelindo II kemarin, terdapat temuan baru dari jajaran direksi anak perusahaan PT Pelindo II, yakni Dani Rusli, bahwa saham Pelindo II atas JICT bukanlah mayoritas seperti yang diberitakan selama ini.

Kenyataannya, saham 51 persen justru dimiliki perusahaan Hong Kong pengkonsesi JICT, yakni Hutchinson Port Holdings. Sedangkan saham 48,9 persen dimiliki Pelindo II dan sisanya 0,1 persen dimiliki koperasi serikat pekerja.

Permintaan Lino mundur juga muncul dari anggota Pansus Pelindo II lain, Nurdin Tampubolon. Politikus Partai Hati Nurani Rakyat itu juga menyinggung masalah pengadaan mobile crane yang tidak sesuai dengan prosedur dan konsesi JICT yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

"Soal mobile crane, yang pertama, dibeli dan tidak pernah dipakai serta tidak pernah mengikuti aturan yang benar. Kemudian perpanjangan JICT, dari perhitungan saham itu sebenarnya yang digembar-gemborkan, setelah dihitung dan dievaluasi hanya 48 persen. Mereka menggemborkan bahwa manfaat konsesi lebih besar, ternyata tidak ada. Ada kebohongan publik di sini," ucap Nurdin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih lanjut, ia menuturkan akan mendalami data-data yang diperoleh dari pihak-pihak yang sudah diundang Pansus. "Sebaiknya kami usulkan kepada Presiden agar Lino dinonaktifkan. Jadi surat itu dari pimpinan DPR, dari Pansus Pelindo II, agar tugas Pansus lebih terang-benderang dan JICT bisa bekerja lebih baik karena mendapat tekanan yang luar biasa dari pimpinan. Ini saran kami untuk dipertimbangkan Ketua DPR," ucapnya.

Setelah menerima surat rekomendasi penghentian RJ Lino, Fahri Hamzah mengatakan tidak dapat langsung menandatangani karena harus dirapatkan dengan pemimpin DPR lain, agar status rekomendasi tersebut lebih kuat jika disampaikan kepada presiden untuk ditindaklanjuti.

"Saya nanti dalam rapimnas akan menyampaikan pesan ini untuk memberhentikan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, yang terus melakukan intimidasi, supaya bisa dihentikan. Sebab, kalau rekomendasi dari pimpinan, akan lebih kuat," ujar Fahri.

DESTRIANITA K.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa Hingga Ujung Masa Pemerintahan Jokowi Belum Dibahas DPR

22 hari lalu

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar Aksi Kamisan ke-807 dengan mengusung tema Simfoni Kebohongan dan Impunitas Presiden Jokowi di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. Dalam aksinya aktivis menuntut dicabutnya pemberian pangkat kehormatan terhadap Prabowo Subianto yang diduga kuat terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998. TEMPO/Subekti.
Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa Hingga Ujung Masa Pemerintahan Jokowi Belum Dibahas DPR

Kasus penculikan para aktivis 98' dan pelanggaran HAM berat lainnya tak kunjung menemui titik terang hingga ujung pemerintahan Jokowi.


Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

6 September 2022

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang
Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

Pansus dibentuk atas inisiatif Komisi II DPR karena melihat banyaknya tenaga honorer sudah mengabdi lama tapi belum diangkat statusnya menjadi ASN.


Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

8 Februari 2022

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani
Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

Dunia membutuhkan kepemimpinan global yang menjamin suara dan kepentingan negara berkembang di forum-forum internasional.


RJ Lino Klaim Pembelian Crane di Pelindo II Untungkan Negara

29 Maret 2021

Ekspresi tersangka Mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino saat meninggalkan gedung KPK setelah diperiksa di Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020. RJ Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya saat menjadi Dirut Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukkan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC.  TEMPO/Imam Sukamto
RJ Lino Klaim Pembelian Crane di Pelindo II Untungkan Negara

Mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino mengklaim bahwa pembelian tiga unit Quay Container Crane yang dia lakukan menguntungkan negara


Masa Kerja Tinggal Sepekan, DPR Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota

19 September 2019

Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainuddin Amali. Golkar akan menggelar rapat pleno untuk membahas penarikan Setya Novanto dari Ketua DPR dan nama penggantinya. TEMPO/Imam Sukamto
Masa Kerja Tinggal Sepekan, DPR Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota

Dalam sepekan, Pansus akan mempelajari dan membahas hasil kajian yang dilakukan pemerintah soal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.


Pansus DPR Minta KPK dan Polri Lanjutkan Proses Hukum Pelindo II

26 Juli 2019

Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino didampingi pengacaranya Maqdir Ismail (kiri) saat berada di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, 5 Februari 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Pansus DPR Minta KPK dan Polri Lanjutkan Proses Hukum Pelindo II

Pansus Pelindo II juga meminta Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.


15 Kamar Kos di Pejaten Kebakaran, Diduga Korsleting Listrik

14 Oktober 2018

ilustrasi kebakaran. Tempo/Indra Fauzi
15 Kamar Kos di Pejaten Kebakaran, Diduga Korsleting Listrik

Sebanyak 15 kamar indekos di Jalan Lebak RT8 RW8 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu pagi ludes akibat kebakaran.


Cerita 3 Panti Pijat di Tebet Masih Beroperasi Setelah Digerebek

12 Agustus 2018

Petugas Satpol PP memeriksa bilik panti pijat saat menggelar razia di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta, 25 Januari 2016. Razia ini dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik prostitusi di wilayah tersebut. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Cerita 3 Panti Pijat di Tebet Masih Beroperasi Setelah Digerebek

Tiga panti pijat yang telah digerebek pemerintah DKI ternyata masih beroperasi, yakni griya-griya pijat di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.


Begini Ketua Pansus DPR Tepis Pembahasan RUU Antiterorisme Lambat

18 Mei 2018

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra termasuk Ketua Panitia Khusus RUU Antitetorisme Muhammad Syafii melakukan konferensi pers tentang perkembangan  RUU Anti-tetorisme di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, 18 Mei 2018. TEMPO/Rezki Alvionitasari.
Begini Ketua Pansus DPR Tepis Pembahasan RUU Antiterorisme Lambat

Ketua Panitia Khusus RUU Antiterorisme, Muhammad Syafii menyebut pansus dan pemerintah bupaya menyusun undang-undang yang komprehensif dan hati-hati.


KPK Pastikan Pengusutan Kasus Korupsi PT Pelindo II Tetap Jalan

18 Mei 2018

Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik, 5 Februari 2016. RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di Pelindo II tahun 2010. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
KPK Pastikan Pengusutan Kasus Korupsi PT Pelindo II Tetap Jalan

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan lembaganya telah memeriksa puluhan saksi untuk mengusut kasus korupsi PT Pelindo II.