TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo pada Selasa, 24 November 2015, memanggil sejumlah menteri penghubung yang baru dipilihnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pemanggilan dilakukan untuk merinci tugas menteri penghubung.
"Tugasnya, menjadi contact person ke negara tertentu," kata Sudirman setelah menemui Presiden di kompleks Istana, Selasa, 24 November 2015. Sudirman berujar, dalam pertemuan itu, Presiden merinci apa yang harus dilakukan para menteri penghubung agar tidak terjadi tumpang-tindih.
Sudirman menuturkan dasar penetapan menteri penghubung sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Ia mengaku tidak mengetahui dasar penetapan tiap menteri penghubung. "Itu diskresinya Presiden. Saya kira ada pertimbangan tertentu," ucapnya.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan menteri penghubung juga bertugas mengatasi permasalahan investasi. Selain menunjuk menteri penghubung, ujar Rizal, Presiden meminta mereka menunjuk swasta yang berkaitan untuk bekerja sama. "Presiden juga tunjuk swasta Indonesia yang punya deadlock di negara itu untuk mendampingi, sehingga juga bisa mempercepat. Saya kira lisensinya satu," ucapnya.
Menteri penghubung yang dipanggil Selasa sore itu adalah Menteri ESDM Sudirman Said, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofjan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Barekraf Triawan Munaf, serta Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan digelar mulai pukul 16.00 hingga sekitar 19.00. Para menteri bergantian masuk dan keluar Istana.
Luhut Pandjaitan membantah bahwa penunjukan menteri penghubung berkaitan dengan kisruh perpanjangan kontrak Freeport. Menurut dia, penunjukan menteri penghubung murni untuk urusan investasi. "Tidak ada urusannya sama Freeport," tuturnya.
ANANDA TERESIA
