TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengaku bahwa dialah yang mengusulkan nama Koalisi Indonesia Hebat diubah menjadi Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.
"Usul tersebut saya sampaikan ketika Presiden Jokowi menghadiri pertemuan dengan pimpinan partai-partai pendukung pemerintah," kata Zulkifli di Jakarta, Jumat, menjawab pertanyaan pers setelah menerima kunjungan Duta Besar Republik Kuba untuk Indonesia, Nirsia Castro Guevara
Menurut Zulkifli, para pemimpin partai pendukung pemerintah yang hadir saat itu adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto.
"Saya bersyukur KIH (Koalisi Indonesia Hebat) membubarkan diri dan menjadi partai pendukung pemerintah. Saya berhasil. Itu saya yang minta," ujar Zulikifli.
Zulkifli, yang juga Ketua MPR, memuji keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak lagi menggunakan nama KIH, tapi Partai Pendukung Pemerintah. Sebab, menurut dia, di daerah sudah tidak ada lagi KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH, mengingat partai-partai di daerah sudah membaur satu sama lain.
Zulkifli menjelaskan, usul ini adalah keputusan PAN yang menilai tidak perlu ada lagi koalisi karena sudah tidak relevan, apalagi tantangan yang harus dihadapi Indonesia dari dunia cukup berat, yakni melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.
"Saya mengusulkan kepada Presiden Jokowi, tolong jangan lagi ada koalisi-koalisi. Jangan lagi berkelompok. Saya usulkan bentuk saja partai pendukung pemerintah serta partai tidak mendukung pemerintah," tuturnya.
Menurut Zulkifli, posisi partai pendukung pemerintah dan partai tidak mendukung pemerintah lebih kepada menyatakan sikap terhadap kebijakan, bukan mementingkan kelompok tertentu, dan tidak ada lagi pengotakan. Sebab, menurut dia, semua partai politik bertujuan sama: ingin menyejahterakan rakyat melalui jalan berbeda-beda.
ANTARA
