TEMPO.CO, Bangkalan-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang Imam Ubaidillah menilai wacana menjadikan Pulau Madura sebagai provinsi terlalu prematur. Selama ini organisasi Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) yang getol mengkampanyekan pembentukan Provinsi Madura, kata dia, belum pernah mengajak Dewan berdiskusi.
"Saya tahu ada wacana pembentukan Provinsi Madura itu dari koran. Madura ini kan bukan hutan belantara, mestinya P4M mengajak diskusi stakeholder di Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep," kata Imam, Kamis, 12 November 2015.
Menurut Imam mengajak bicara stakeholder itu penting agar konsep Provinsi Madura jelas. Sebab, ujar dia, jika sudah menjadi provinsi, Madura tidak bisa menolak investasi. "Kalau ada orang investasi di bidang pariwisata, wisata seperti apa yang tidak menciderai kultur Madura, misalnya. Ini harus dipikirkan," ujar dia.
Apalagi dari kekuatan finansial, Imam menilai Madura belum bisa berdiri sendiri. Alasannya pendapatan asli daerah empat kabupaten di Pulau Garam itu hanya Rp 750 miliar per tahum. Jumlah tersebut, menurutnya, setara belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Sampang setiap tahun. "Di Sampang anggaran gaji seluruh pegawai itu Rp 750 miliar per tahun," terang dia.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath. Dia menilai akan lebih baik jika P4M menjalin komunikasi politik dengan eksekutif dan legislatif di empat kabupaten tersebut agar gerakan yang sudah terbangun tidak zigzag dan terjebak pragmatisme. "Ide Provinsi Madura harus teruji dari segi keilmuwan, politik, sosial dan kebudayaan, agar ide dan gerakan bejalan selaras," katanya.
Baca Juga:
Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofi'i menambahkan berbicara mengenai Provinsi Madura tidak bisa dipersempit hanya setuju atau tidak setuju. Karena diperlukan persamaan persepsi antarpemerintah empat kabupaten sehingga seluruh pihak yang berkepentingan harus duduk bersama. "Salama ini kami belum pernah duduk bersama untuk membicarakan Provinsi Madura," tutur dia.
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman menilai tanpa persiapan yang baik, pembentukan Provinsi Madura bukan malah menyejahterakan tapi merugikan masyarakat. "Perlu ada kajian mendalam, apakah Madura mampu jadi provinsi," ucap dia.
MUSTHOFA BISRI