TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan telah mendengar wacana pencopotan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra berulang kali meminta Menteri Rini dicopot. "Saya sudah dengar soal itu, tapi tentu tergantung presiden sendiri bagaimana baiknya," ujar Kalla di kantornya, Senin, 9 November 2015.
Wacana kocok ulang kabinet kerja kembali santer terdengar. Apalagi, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar merapat pada pemerintah. Bahkan, PAN menyebut telah mengirimkan lima nama pada Presiden Joko Widodo untuk dimasukkan ke dalam kabinet.
Kalla mengatakan, pembahasan soal perombakan jilid II belum pernah dilakukan olehnya dan Jokowi. Namun, Kalla tak menutup kemungkinan pembahasan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. "Bisa besok atau lusa," kata Kalla.
Sejumlah lembaga survei menyebut beberapa menteri yang dinilai publik berkinerja buruk, seperti Menteri Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut kinerja Menteri Rini jauh dari nawacita. Maksudnya, kemampuan menteri dalam mengelola bidangnya dengan cara berdikari, berdiri di atas kaki sendiri.
Serangan Masinton kepada Menteri Rini dikaitkan dengan pengelolaan BUMN yang selama ini menggunakan anggaran negara yang sangat besar, namun dampaknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.
Masinton juga menyebut utang luar negeri BUMN juga besar. Padahal menurut Masinton, seharusnya BUMN dibangun untuk mengelola aset negara agar mendatangkan laba. Namun, yang terjadi kondisi perekonomian justru terus melambat. Selain utang luar negeri yang banyak, Masinton menyebut program kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas Rini Soemarno belum menjadi jawaban dalam memenuhi kebutuhan rakyat.
TIKA PRIMANDARI
