Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wacana Reshuffle, Ini Tanggapan NasDem  

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 2 November 2015. TEMPO/Subekti
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 2 November 2015. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem Luthfi Andi Mutty menyerahkan sepenuhnya jika ada perombakan Kabinet Kerja jilid kedua. “Mau dikurangi, dihabiskan, itu hak presiden,” katanya ketika dihubungi, Jumat, 6 November 2015.

Menurut Luthfi, sistem pemerintahan saat ini menganut sistem presidensial yang seluruh anggota Kabinet Kerja bertanggung jawab penuh kepada Presiden Joko Widodo, selaku kepala pemerintahan. Apalagi, ucap dia, sejak awal partai pemerintah mendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kall dengan koalisi tanpa syarat. “Hanya presiden yang tahu kapan dan siapa yang akan diganti,” katanya. Namun, kata Luthfi, jika benar terjadi perombakan jajaran menteri di Kabinet Kerja, pemerintah harus bisa meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat.

Isu perombakan kabinet ini mencuat setelah Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan pemerintah. PAN dikabarkan menyiapkan lima kader untuk membantu pemerintah Presiden Joko Widodo. Meski belum bersedia menyebutkan nama, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Azis Subekti mengatakan lima nama dicadangankan menjelang satu tahun pemerintahan Jokowi.

Azis menjelaskan, kehadiran PAN merupakan partai pendatang baru di lingkaran pemerintah. Karena itu, kata dia, PAN semestinya tak mendapat keistimewaan dibanding partai lain yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai pendukung pemerintah. "Presiden tentu akan mempertimbangkan alokasi pos kementerian untuk kelima nama itu. Jangan sampai ada kesan, partai lain tidak terakomodasi lagi," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Formasi Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi sempat dirombak pada pertengahan Agustus 2015 untuk lima pos kementerian dan sekretaris kabinet. Perombakan itu juga memberi tambahan satu kursi bagi PDI Perjuangan dan mengurangi satu kursi dari NasDem. Alokasi kursi bagi partai lain tetap sama, yakni 3 menteri untuk Partai Kebangkitan Bangsa, 2 untuk Partai Hanura, dan 1 untuk PPP.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tak ada jaminan PAN akan kebagian jatah kursi menteri di Kabinet Kerja dalam reshuffle nanti. Meski begitu, kata Kalla, PAN sudah memutuskan bergabung dengan koalisi partai penyokong pemerintah Presiden Joko Widodo.

HUSSEIN ABRI YUSUF | REZA ADITYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

8 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.  ANTARA/Rivan Awal Lingga
Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

JPU KPK dalam dakwaannya menyatakan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggunakan uang sebesar Rp 40.123.500 untuk kepentingan NasDem.


Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

9 hari lalu

Suasana rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Pada hari ke-20 rapat pleno rekapitulasi pernghitungan suara tingkat nasional, KPU telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara di 128 wilayah PPLN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.


Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

10 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.


Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

21 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.


Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

32 hari lalu

Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersama pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bukan sekadar silaturahmi biasa.


Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

35 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

Jika DPR tidak siap untuk menggunakan hak angket dugaan kecurangan, capres Ganjar Pranowo akan mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.


Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

37 hari lalu

Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

Reshuffle kabinet Jokowi tunggu hari biasanya. Pengamat sebut kenaikan harga beras mestinya diantisipiasi karena mengancam inflasi.


Luhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet

26 Januari 2024

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Jumat (19/1), mengatakan ada pihak yang berupaya untuk menggoyang pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Luhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet

Luhut mempersilakan jika ada menteri mundur dari kabinet Jokowi, namun membantah kalau Sri Mulyani akan resign.


Anies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah

23 November 2023

Capres Anies Baswedan dalam konfensi pers rembuk ide transisi energi berkeadilan di Hote Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis, 23 November 2023. Tika Ayu/Tempo
Anies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah

Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah berkecimpung dengan isu soal lingkungan sejak masih berkuliah.


Jokowi Segera Reshuffle Kabinet Usai Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri

7 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait pengunduran diri Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 6 Oktober 2023. Presiden telah menerima dan menandatangani surat pengunduran diri Mentan Sahrul Yasin Limpo. TEMPO/Subekti.
Jokowi Segera Reshuffle Kabinet Usai Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri

"Secepatnya kami siapkan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat 6 Oktober 2023.