TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang menjadi pendukung utama Kabinet Kerja, terus menghantam Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.
Hendrawan Supratikno, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi hasil kerja Rini, yang dinilainya tidak becus mengelola BUMN.
"Maaf saja, ya. Kalau seperti ini, enggak perlu Rini Soemarno, yang merupakan mantan Presiden Astra International, jadi Menteri BUMN. Pikir dong pakai teori ekonomi, bangun sinergitas," ujarnya dalam diskusi yang diadakan di Jakarta pada Sabtu, 31 Oktober 2015.
Pernyataan Hendrawan tersebut terkait dengan ditolaknya program penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 40,42 triliun masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 oleh DPR.
Menurut dia, jumlah itu terlalu besar. Seharusnya, ucap dia, BUMN produktif untuk negara, bukannya malah menjadi beban negara.
Hendrawan meragukan pengelolaan BUMN dan penolakan DPR secara politik menjadi sinyal bahwa BUMN tidak kredibel.
Menteri Rini Soemarno, tutur dia, tidak memiliki penjelasan yang jelas dan matang terkait dengan PMN. "Lembaran penjelasannya cuma lima lembar, sama seperti laporan kami di dapil. Malahan lebih bagus kami. Kalau begitu, pengelolaannya kayak bukan milik negara, tapi badan usaha milik nenek moyang," katanya.
Sebelumnya, anggota DPR dari PDIP, Masinton Pasaribu, mengritik Rini Soemarno. Dia meminta Jokowi mencopot Rini dari kursi Menteri BUMN.
INGE KLARA SAFITRI
