TEMPO.CO, Washington DC - Dalam kunjungan ke Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo berjanji mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Dwikewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campur. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sesi dialog dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di Wisma Tilden, Washington DC, Ahad, 25 Oktober 2015.
"(Pertanyaan) Bu Hanni dari Philadelphia biar dijawab Bu Menteri Luar Negeri karena ke mana pun kita ditanyakan itu. Kalau saya akan dorong agar itu cepat diselesaikan," kata Jokowi.
Baca Juga:
Seorang warga yang tinggal di Philadelphia bernama Hanni mengaku menikah dengan seorang petani di wilayah itu dan memiliki anak berkewarganegaraan Amerika Serikat. "Anak saya orang AS lahir di AS, saya takut anak saya ketika pulang ke Indonesia tidak bisa jadi orang Indonesia lagi. Saya mau anak saya bisa dapat dwikewarganegaraan," ujar Hanni. Pertanyaan itu disambut tepuk tangan meriah dari masyarakat yang hadir.
Topik Pilihan: Jokowi ke Amerika
Hanni mengaku anaknya yang pertama telah duduk di bangku kuliah jurusan komputer sains dan menguasai bahasa Mandarin, Arab, Inggris, dan Indonesia. Hanni mengklaim terus memantau perkembangan RUU Kewarganegaraan yang sudah ada di program legislasi nasional di DPR. Dia berharap agar pemerintah mendorongnya.
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, ketika dipersilakan Presiden Jokowi untuk menjawab pertanyaan tersebut, mengatakan pemerintah sudah membahas hal itu dan telah ada perkembangan ketika pada Agustus 2015 ada pertemuan diaspora Indonesia yang digelar di Jakarta. "Kita sudah bahas, sudah ada pergerakan Agustus kemarin, ada pertemuan diaspora yang digelar di Jakarta dengan teman-teman diaspora," tutur Retno.
Menurut Retno, hal itu merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap diaspora di luar negeri karena potensi besar diaspora untuk mendukung pembangunan nasional. "Aset yang ada ini harus kita kelola dengan baik dengan cara bekerja sama dengan baik. Kita kaji dan saya sudah sampaikan juga ke Menkumham. Kalau Presiden mengatakan begitu, arahnya sudah jelas mau ke mana," ucap Retno.
Di Kementerian Luar Negeri, kata Retno, ada wakil direktur yang khusus mengurus masalah diaspora, yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kaum diaspora.
ANTARA
