Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kejaksaan Usut Korupsi Pembangunan Kawasan Industri Kendal

image-gnews
Ilustrasi korupsi. vietmeme.net
Ilustrasi korupsi. vietmeme.net
Iklan

TEMPO.CO, Kendal - Kejaksaan Negeri Kendal telah mengusut dugaan korupsi pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK) yang mulai dibangun pada 2014. Pada Senin, 19 Oktober 2015 kemarin jaksa pidana khusus telah memanggil Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Alex Supriyono.

“Masih taraf pendalaman kaitanya dengan KIK. Kami memerlukan keterangan mengali lagi sumber informasi,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal, Zaiful Said, Senin, 19 Oktober 2015.

Zaiful menyatakan Alex diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT). Penyidik pidana khusus, kata dia, menanyakan  izin dan pengurukan lahan yang saat ini menjadi kawasan industri. "Lebih dalam lagi kami akan memanggil beberapa sumber informasi untuk diperdlam," kata Zaiful.

Zaiful menyatakan belum bisa menyampaikan secara rinci dugaan kasus korupsi yang sedang diusut itu. Menurut dia, Kejaksaan Negeri Kendal memerlukan tahapan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap dugaan korupsi KIK.

Kepada Tempo, Zaiful membantah telah memanggil mantan Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti, yang saat ini kembali mencalonkan diri di pemilihan umum kepala daerah serempak pada  Desember mendatang. Meski  tak memungkiri ada keterkaitan mantan kepala daerah itu dalam kasus yang telah diselidiki, Zaiful mengaku penyelidikan belum mengarah ke aktor yang melibatkan pimpinan daerah.

Menurut dia, pemeriksaan tak boleh dilakukan karena masih proses pelaksanaan Pemilukada. “Saat ini kejaksaan ingin melihat lebih jelas sambil menunggu hingga pelakasanaan Pemilukada. Pemeriksaan yang dianggap ada dulu buktinya,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Zaiful menjamin tak ada intervensi dari pihak lain selama lembaganya melakukan  penelusuran dugaan kasus korupsi tersebut. “Makanya aturan pemeriksaan terhadap yang mencalonkan diri jangan dulu,” kata Zaiful.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal Alex Supriyono enggan berkomentar banyak ketika ditanya soal pemeriksaan dirinya. Meski begitu, ia mengakui dia diperiksa  terkait dengan pembangunan KIK. “Yang ditanyakan masih seputar tanah,” kata Alex .

Alex yang ditunggui  wartawan sejak Senin pagi lebih memilih memanggil sejumlah anggota LSM yang menunggu di lobi kantor Kajari. Kepada anggota LSM itu Alex berjanji memebrikan sesuatu kepada aktivis LSM. “Nanti tak kasih buat teman-teman ,” kata Alex sambil mengajak seorang anggota LSM yang menyapanya.

EDI FAISOL

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Dapat Grasi dari Jokowi, 2 Petani Kendal Dibebaskan

17 Mei 2019

Ilustrasi Penjara Indonesia. Getty Images
Dapat Grasi dari Jokowi, 2 Petani Kendal Dibebaskan

Dua petani Desa Surokonto, Kabupaten Kendal, Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin, mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Sepeda Nusantara Etape 67 Digelar Kemenpora di Kendal, Jateng

18 November 2018

Kegiatan kampanye olahraga Sepeda Nusantara 2018 oleh Kemenpora di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu 18 November. (Kemenpora)
Sepeda Nusantara Etape 67 Digelar Kemenpora di Kendal, Jateng

Kampanye olahraga Sepeda Nusantara 2018 etape 67 digelar Kemenpora di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu 18 November.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Ilustrasi korupsi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Wakil Ketua KPK Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dan Djarot Saiful Hidayat usai menghadiri penandatanganan komitmen bersama dalam rangka program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.


OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas ketika terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, sebelum diberangkatkan ke Jakarta di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/9) malam. OK Arya Zulkarnaen bersama enam orang, diantaranya pejabat pemerintahan Batubara dan pengusaha tersebut terjaring OTT oleh KPK terkait pengurusan sejumlah proyek di Batubara. ANTARA FOTO
OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.


Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Tersangka Direktur Utama PT Mahkota Negara Marisi Matondang (tengah). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.