TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah partai pendukung pemerintah menyoal lima kader Partai Amanat Nasional yang disiapkan menjadi menteri. Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani menilai sejumlah nama dari Partai Amanat Nasional itu bisa menyulut persoalan persoalan bagi partai pedukung pemerintah yang lain. “Kalau bicara portofolio, tentu itu tidak adil,” ujar Arsul Sani ketika dihubungi, Jumat, 16 Oktober 2015.
Kabar perombakan kabinet kembali berhembus setelah Partai Amanat Nasional menyiapkan lima kadernya untuk membantu pemerintahan Joko Widodo. Meski belum bersedia menyebut nama, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN, Azis Subekti mengatakan, kelima nama itu mereka siapkan lantaran adanya kabar perombakan sejumlah menteri menjelang satu tahun pemerintahan Jokowi.
Arsul menjelaskan, kehadiran PAN merupakan partai pendatang baru di lingkaran pemerintah. Karena itu, kata dia, PAN mestinya tak mendapat keistimewaan dibanding partai lain yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai pendukung pemerintah. "Presiden Jokowi tentu akan mempertimbangkan alokasi pos kementerian untuk kelima nama itu. Jangan sampai ada kesan, partai lain tidak terakomodasi lagi," katanya.
Formasi Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi sempat dirombak pada pertengahan Agustus 2015 untuk lima pos kementerian dan sekretaris kabinet. Perombakan itu juga memberi tambahan satu kursi bagi PDI Perjuangan dan mengurangi satu kursi dari NasDem. Sementara alokasi kursi bagi partai lain tetap sama, yakni: tiga menteri untuk Partai Kebangkitan Bangsa dua untuk Partai Hanura dan satu untuk PPP.
Arsul mengakui wacana perombakan kabinet pernah dinyatakan Presiden Jokowi pasca perombakan jilid pertama. Meski tak menyinggung waktu pelaksanaan, langkah itu bakal ditempuh jika ada kementerian yang dianggap gagal menjalankan program pemerintahan. "Basisnya adalah kinerja. Seluruh menteri itu kan selalu dievaluasi secara berkala. Dan raport mereka akan disampaikan kepada publik," kata Arsul.
Wacana perombakan kabinet juga pernah disampaikan Presiden Jokowi dalam forum pertemuan dengan para petinggi partai pendukung pemerintah beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, kata Arsul, Jokowi sempat mengajak Ketua Umum PPP, Romahurmuziy secara khusus. "Tidak tertutup kemungkinan akan ada penambahan orang dari kader PPP. Soal jumlah, itu kewenangan presiden," ujar Arsul.
Anggot Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu menilai kelima kader PAN belum tentu disiapkan untuk mengisi lima pos kementerian. "Bisa saja Jokowi memilih sebagian dari lima nama itu," kata dia. Menurut Masinton, perombakan kabinet sangat mungkin menggandeng partai lain yang masih berada di laur pemerintahan. "Tentu akan lebih bagus kalau ada tambahan partai baru," katanya.
RIKY FERDIANTO
