Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jurnalis Prancis ke Papua, Mereka Diinterogasi Aparat  

image-gnews
Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buchtar Tabuni (Kiri) dan Juru Bicara KNPB Victor Yeimo (Kanan) saat melakukan jumpa pers kepada wartawan di Jayapura, Papua, Senin (30/4) soal demo menolak Integrasi Papua ke wilayah NKRI. ANTARA/CHANRY ANDREW SURIPATTY
Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buchtar Tabuni (Kiri) dan Juru Bicara KNPB Victor Yeimo (Kanan) saat melakukan jumpa pers kepada wartawan di Jayapura, Papua, Senin (30/4) soal demo menolak Integrasi Papua ke wilayah NKRI. ANTARA/CHANRY ANDREW SURIPATTY
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua satu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay bersama dua warga sipil Papua, Bano Kalaka dan Nodi Hilka, dimintai keterangan oleh aparat keamanan dan imigrasi di kantor maskapai penerbangan Associated Mission Aviation (AMA), Jumat, 9 Oktober 2015.

Ketiganya dimintai keterangan tentang jurnalis radio Prancis, Marie Dhumieres, yang meliput acara pelantikan pengurus KNPB wilayah di Okhika, Pegunungan Bintang, Papua, pada 1 Oktober 2015.

"Saya tadi pagi ditelepon oleh maskapai AMA untuk datang memberikan penjelasan. Saya tiba di kantor AMA jam 9 tepat," kata Agus kepada Tempo usai memberikan keterangan.

Menurut Agus, ada tiga orang yang hadir di kantor AMA , yakni seorang dari kantor imigrasi Papua, manajer AMA pusat, dan seorang yang menolak menjelaskan identitasnya, tetapi Agus menduganya sebagai polisi.

Selama 30 menit, Agus dan dua warga sipil itu ditanyai mengenai tentang acara pelantikan pengurus KNPB, kedatangan jurnalis Marie Dhumieres, dan tujuan jurnalis itu selama di Okhika.

Menurut Agus, Marie hadir melakukan tugas jurnalistiknya setelah ia mendapat informasi bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan jurnalis asing meliput ke Papua. "Datang ke Papua atas inisiatif jurnalis asing itu. Kami tidak mengundangnya," kata Agus.

Jurnalis asal Prancis itu tiba di Okhika tanggal 1 Oktober dengan menggunakan pesawat AMA. Ia satu pesawat dengan pengurus pusat KNPB Victor Yeimo dan Agus Kossay, yang akan melantik pengurus KNPB wilayah Pegunungan Bintang.

"Jurnalis itu hanya sehari di Okhika, keesokan hari, 2 Oktober, ia pulang," kata Agus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, dalam pernyataan pers KNPB yang diterima Tempo hari ini, juru bicara KNPB Bazoka Logo menduga Manajer AMA mendapat intervensi kuat dari aparat kepolisian Papua dalam hal pemberangkatan pimpinan KNPB, Victor Yeimo dan Agus Kossay, bersama jurnalis warga Prancis itu. Karena itu, Agus diminta memberikan keterangan atas kedatangan jurnalis asing itu.

"Sehari setelah pelantikan pengurus KNPB wilayah Pegunungan Bintang, AMA memaksa Agus Kossay untuk membawa jurnalis Prancis itu ke kantor AMA tanpa alasan jelas," kata Bazoka.

Namun, Direktur AMA Djarot Soetarto membantah telah menahan Agus Kossay dan dua warga sipil untuk mendapatkan informasi tentang jurnalis Prancis, Marie Dhumieres. "Tidak ada penangkapan, tidak ada penahanan. Saya juga tidak tahu siapa Agus," kata Djarot kepada Tempo melalui telepon seluler.

Justru, kata Djarot, AMA kedatangan tiga aparat yang mengaku dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) untuk menanyakan posisi AMA dalam kegiatan KNPB di Okhika dan kehadiran jurnalis Prancis itu.

Menurut Djarot, AMA merasa ditipu oleh orang-orang yang mengaku dari KNPB yang meminta mengatur penerbangan ke Okhika untuk pelayanan gereja. Lalu muncul foto-foto kegiatan KNPB dengan berlatar belakang pesawat AMA di YouTube dan blog KNPB."Foto-foto itu mengesankan AMA mendukung mereka, padahal tidak begitu," kata Djarot.

KNPB selama ini dianggap organisasi yang mendukung kemerdekaan Papua dan Papua Barat.

MARIA RITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI Pastikan Jatuhkan Sanksi terhadap 13 Prajurit yang Siksa Warga Papua

1 jam lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
TNI Pastikan Jatuhkan Sanksi terhadap 13 Prajurit yang Siksa Warga Papua

Sebanyak 13 prajurit TNI tersangka penganiayaan warga di Papua akan mendapat hukuman yang berbeda, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.


Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

4 jam lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

Kapuspen TNI menyebut jumlah anggota TNI ribuan, sedangkan yang melakukan penyiksaan hanya sedikit.


Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

6 jam lalu

Mahasiswa papua memegang poster bergambar penyiksaan oleh oknum TNI terhadap warga Papua mengikuti Aksi Kamisan 811 di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Dalam aksinya mahasiswa Papua mengecam penyiksaan yang dilakukan TNI kepada warga Papua yang belakangan menajdi sorotan publik karena videonya tersebar di media sosial. Mereka menuntut pelaku dipecat dan dihukum sesuai perbuatannya. TEMPO/Subekti.
Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

Komite HAM PBB membacakan temuan pelanggaran HAM di Indonesia, salah satunya isu extrajudicial killing terhadap orang Papua.


Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

23 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

1 hari lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

1 hari lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

1 hari lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

2 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

3 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.


Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

3 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,