TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyatakan permintaan maaf pemerintah kepada keluarga Presiden RI pertama Soekarno adalah bentuk pelurusan sejarah sebagai upaya merehabilitasi nama sang proklamator dari keterkaitannya dengan Gerakan 30 September 1965/PKI.
"Kemarin Ketua Fraksi PDIP Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ahmad Basarah) meminta merehabilitasi nama Bung Karno. Itu bagian pelurusan sejarah. Pemerintah belum memberikan pelurusan. Selama ini, nama Bung Karno selalu dikaitkan tentang G30S/PKI, dan meminta maaf itu bagian pelurusan kita," ucapnya di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2015.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat itu mengaku tidak pernah mendorong-dorong pemerintah agar meminta maaf kepada keluarga Soekarno. Namun, menurut Masinton, bagi PDIP, harus ada bentuk pelurusan sejarah atas nama baik Bung Karno.
"Di berbagai literatur sejarahm, nama Bung Karno masih dikaitkan (G30S/PKI). Negara harus mengklarifikasi itu," ujar Masinton.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah membuka wacana agar pemerintah meminta maaf kepada keluarga Soekarno.
Menurut Basarah, akibat peristiwa G30S/PKI, kekuasaan Presiden Soekarno dicabut melalui TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 dengan tuduhan mendukung G30S.
ANTARA
