TEMPO.CO, Jakarta - Ikrar Nusa Bakti, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan selama 17 tahun reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih rentan dipolitisasi. “Terus terang itu yang mengkhawatirkan adalah dari pihak TNI sendiri, karena mereka tidak mau anggotanya atau oknumnya digunakan untuk kepentingan politik tertentu,” kata Ikrar dalam diskusi Quo Vadis Reformasi TNI di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2015.
Menurut Ikrar, hal itu menjadi gangguan terhadap proses reformasi TNI menuju tentara yang profesional. “Gangguan reformasi TNI malah justru datang dari luar unsur TNI,” kata Ikrar.
Menurutnya, reformasi yang berlangsung pada 1998-2004 adalah reformasi yang dapat mudah dibentuk sesuai dengan keinginan politik tertentu. Secara internal, katanya, reformasi dalam tubuh TNI dilakukan dengan pembuatan undang-undang yang mencegah TNI berpolitik praktis. Ia memberi contoh pada saat krisis 1998, saat itu Panglima ABRI Jenderal Wiranto memilih untuk menjaga stabilitas politik daripada mengambil alih keamanan.
Setelah kejadian itu, katanya, ABRI mengeluarkan sejumlah paradigma baru untuk tidak menduduki, tetapi mempengaruhi. Selain itu, ABRI tidak lagi mempengaruhi dari depan, tetapi belakang. “Ini masih reformasi setengah hati,” katanya.
Lebih lanjut, Ikrar berharap reformasi TNI terus berlanjut, baik dalam proses perundang-undangan, reformasi struktural, dan kultural. “Harus dilihat pula bahwa politik tentara adalah politik negara,” katanya.
ARKHELAUS WISNU
