Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

70 TAHUN TNI: Reformasi TNI Dinilai Belum Tuntas

Editor

Anton Septian

image-gnews
Pasukan Kopassus TNI AD mengikuti geladi upacara Peringatan HUT ke-70 TNI di Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon, Banten, 3 Oktober 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma
Pasukan Kopassus TNI AD mengikuti geladi upacara Peringatan HUT ke-70 TNI di Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon, Banten, 3 Oktober 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pemerhati militer, Imparsial, menilai reformasi Tentara Negara Indonesia sejak 1998 hingga hari ulang tahunnya ke-70 pada hari ini belum selesai. Menurut Direktur Program Imparsial, Al Araf, reformasi TNI masih menyisakan pekerjaan rumah, antara lain merombak struktur dan kultur di tubuh militer sesuai Ketetapan Majelis Musyawarah Rakyat Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI/Polri serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menjadi roh reformasi.

“Harus fokus sebagai penjaga pertahanan bangsa, jangan masuk lagi ke ranah sipil,” kata Araf, Minggu, 4 Oktober 2015.

Hari ini TNI menggelar perayaan hari ulang tahun ke-70, yang dipusatkan di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten. Acara yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo tersebut mengusung tema “Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional, Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”.

Imparsial mencatat ada sejumlah masalah yang mesti diselesaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar reformasi yang menghendaki pemisahan tugas dan peran angkatan perang itu betul-betul terwujud. TNI, kata Araf, mesti berhenti terlibat dalam segala urusan sipil, yang pada awal reformasi justru dilepaskan. Ia mengkritik kebiasaan pemimpin TNI yang kerap meneken nota kesepahaman dengan lembaga negara untuk menjalankan tugas-tugas sipil. “TNI itu untuk perang,” kata dia.

Selanjutnya, TNI diminta menghapus komando resor militer, komando distrik militer, komando rayon militer, hingga bintara pembina desa, kecuali di wilayah perbatasan. Sebab, gelar pasukan hingga tingkat kecamatan dan desa itu merupakan alat pengontrol masyarakat pada zaman Orde Baru. Menurut Al Araf, peran TNI di tingkat komando distrik militer ke bawah tak relevan lagi karena tugas-tugas pembangunan kini sepenuhnya dilakukan pemerintah daerah.

Imparsial juga meminta TNI mereformasi keberadaan militer saat berhadapan dengan hukum pidana atau korupsi. Imparsial mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Beleid ini dinilai mengebalkan anggota TNI yang terlibat kasus pidana umum. Sesuai dengan konstitusi, anggota TNI memiliki kedudukan yang setara dengan warga sipil di depan hukum, sehingga harus dibawa ke peradilan umum, bukan peradilan militer.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terakhir, menurut Imparsial, TNI perlu menambah kesejahteraan personelnya agar tak ada penyimpangan oleh prajurit, seperti terlibat bisnis keamanan. “Tak berarti kesejahteraan ditambah tapi alutsista dikurangi. Keduanya penting,” kata Araf.

Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal Muhammad Sabrar Fadhilah tak berani mematok gaji minimal agar seorang prajurit dianggap sejahtera. Meski demikian, ia mengatakan, setiap prajurit TNI bermimpi punya kehidupan yang lebih baik. “Angka itu relatif,” tuturnya.

Ihwal komando teritorial, Fadhilah membantah bahwa keberadaannya tak penting lagi. Ia mengatakan kondisi wilayah Indonesia berbeda dengan negara lain. Wilayahnya yang luas dan terpisah-pisah membutuhkan penjaga yang mengancam kesatuan negara. “Kami merasa keberadaan tiga angkatan TNI di wilayah tersebut masih dibutuhkan,” ucapnya.

Reformasi TNI, menurut Fadhilah, terus dilakukan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ia mengklaim TNI saat ini telah menarik diri cukup jauh dari urusan politik dan sipil. Tentara, kata dia, menghayati dirinya sebagai alat pertahanan negara. “Konsep kami adalah pertahanan semesta, jadi menyeluruh,” ujarnya.

FRANSISCO ROSARIANS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.


3 Ranpur Pindad Terbaru di Defile HUT TNI, Ini Spesifikasinya

3 Oktober 2019

Medium tank Harimau produksi PT Pindad (pindad.com)
3 Ranpur Pindad Terbaru di Defile HUT TNI, Ini Spesifikasinya

PT Pindad menampilkan tiga kendaraan tempur terbarunya dalam defile HUT TNI, di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2019.


Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Pasukan TNI juga ikut mengamankan proses penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, di Jakarta, 29 Februari 2016. TEMPO/Subekti
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.


Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Dari kiri: Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Host Ichan Loulembah, pakar hukum Bivitri Susanti dan mantan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dalam diskusi Perkara Nonaktif Kepala Daerah di Gondangdia, Jakarta. Sabtu, 18 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.


YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.


Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Para anggota TNI mengikuti upacara peringatan hari jadi ke- 72 TNI, di lapangan Jasdam Palembang, Sumsel, 5 Oktober 2017. Peringatan HUT TNI di Palembang dimeriahkan sejumlah atraksi, pertunjukkan kolosal, serta panggung hiburan. ANTARA
Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini


Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Tank medium Kaplan merupakan produk bersama antara FNSS (Turki) dan PT Pindad (Indonesia).Tank Kaplan dilengkapi dengan turet CMI Cockerill 3105 i dengan meriam bertekanan tinggi Cockerill 105mm. Sistem pemuatan amunisi otomatis yang canggih membuat Kapla
Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.


Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

22 September 2017

Adegan film Penumpasan Penghiatan G30S/PKI. journalbali.com
Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.


Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

22 September 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.


Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

19 September 2017

Film Pengkhianatan G 30 S-PKI
Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.