Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Proposal Dana Bencana Rp 30 Triliun per Tahun, Realisasinya?  

image-gnews
Warga menggunakan perahu di Sungai Kahayan yang masih diselimuti asap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 2 Oktober 2015. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi negara akan mengalami kerugian lebih dari Rp20 triliun akibat kebakaran hutan. ANTARA/Rosa Panggabean
Warga menggunakan perahu di Sungai Kahayan yang masih diselimuti asap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 2 Oktober 2015. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi negara akan mengalami kerugian lebih dari Rp20 triliun akibat kebakaran hutan. ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Penanggulangan Bencana Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan anggaran Rp 750 miliar yang diminta oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih belum memadai. Saleh menilai jumlah anggaran bencana ini tidak sepadan mengingat dana ini akan dipergunakan untuk semua jenis bencana di Indonesia.

"Dalam suatu RDP (rapat dengar pendapat), Kepala BNPB waktu itu menjelaskan bahwa proposal permintaan dari seluruh Indonesia bisa mencapai Rp 30 triliun setahun. Tentu ini tidak bisa dipenuhi. Tidak heran banyak daerah yang tidak terjangkau DSP (dana siap pakai)," kata Saleh, dalam keterangan tertulisnya pada Tempo, Sabtu, 3 Oktober 2015.

Sumber anggaran Rp 750 miliar berasal dari DSP atau dana tanggap darurat. Dana ini sudah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 sebesar Rp 4 triliun. DSP disimpan sebagai cadangan anggaran oleh Kementerian Keuangan dan hanya dapat dipakai dalam keadaan darurat. "Dana cadangan ini berbeda dengan anggaran lain. Kalau yang lain, anggaran biasanya langsung ditransfer ke rekening kementerian terkait. Kalau DSP anggaran tetap ada di rekening Kementerian Keuangan," ujar Saleh.

Menurut Saleh, karena anggaran ini sudah dianggarkan dan dibicarakan, BNPB dapat langsung mengajukannya ke Kementerian Keuangan. Nantinya, BNPB akan langsung bertanggung jawab pada Badan Pengawas Keuangan terhadap penggunaan anggaran ini. Namun demikian, ia mengatakan DPR akan tetap mengawasi anggaran tersebut. Jika dalam prakteknya ada yang tidak sesuai, maka DPR berhak memanggil pejabat yang bertanggung jawab.

Saleh sendiri menilai dengan luasnya tanggung jawab BNPB, penanggulangan bencana akan terhambat karena dana hanya berasal dari DSP. Hal ini mengakibatkan banyak daerah yang belum terjangkau. Akhirnya banyak daerah yang terpaksa menggunakan APBD yang ada.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seluruh provinsi dan kabupaten/kota juga berhak mengajukan tanggap darurat bencana ke BNPB. Dengan besaran yang dapat mencapai Rp 30 triliun ditambah dengan bencana lain dan kasus kebakaran hutan yang tak kunjung usai, anggaran ini, menurut Saleh, dinilai masih belum mencukupi.

Dana penanganan kebakaran hutan sebesar Rp 385 miliar yang dimiliki BNPB sudah habis. Padahal kasus kebakaran hutan dan lahan masih belum usai. BNPB telah mengajukan tambahan dana sebesar Rp 750 miliar kepada Kementerian Keuangan. Namun, menurut Kepala Pusat Data Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho, dana ini akan cukup jika tidak ada bencana lain selain kebakaran hutan.

Sepanjang Januari-September, dana yang telah digelontorkan BNPB senilai Rp 550 miliar. Dana ini dipakai untuk mengatasi berbagai bencana dan sebagian besar habis untuk kebakaran hutan. Dana banyak dihabiskan untuk biaya sewa pesawat dan helikopter dalam operasi water bombing di beberapa titik kebakaran. Usaha pemadaman ini menjadi tidak maksimal karena kurangnya upaya pencegahan.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.


Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pemerintah sudah melakukan pencarian utang sebesar Rp 72 triliun per 15 Maret 2024.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin saat Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

Berapa nilai tunjangan hari raya atau THR yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin?


Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara per Maret 2024 ini mencapai Rp 2,3 triliun.


Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

3 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan THR untuk ASN sudah mulai tersalurkan Rp 13,4 triliun per 24 Maret 2024.


Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga 15 Maret 2024 masih surplus sebesar Rp 22,8 triliun.


Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

4 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

Peraturan pencairan THR diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 yang diterbitkan Jokowi pada Rabu, 13 Maret 2024. Kapan cair THR pensiunan?


Jokowi Resmikan Duplikasi Jembatan Kapuas I Senilai Rp 275 Miliar

7 hari lalu

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meresmikan duplikasi jembatan Kapuas I di Kota Pontianak, Kamis 21 Maret 2024. ANTARA/Rendra Oxtora
Jokowi Resmikan Duplikasi Jembatan Kapuas I Senilai Rp 275 Miliar

Presiden Jokowi meresmikan duplikasi Jembatan Kapuas I di Kota Pontianak, pada hari ini, Kamis, 21 Maret 2024.


Kelanjutan Bansos Pangan, Jokowi: Lihat APBN Dulu, tapi Gak Janji

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa warga penerima bantuan pangan Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada Rabu (20/3/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI)
Kelanjutan Bansos Pangan, Jokowi: Lihat APBN Dulu, tapi Gak Janji

Presiden Jokowi akan memantau ketersediaan anggaran untuk memastikan kelanjutan program bantuan pangan, yang saat ini saja sudah Rp9,6 triliun.