Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bangun Subuh demi Jokowi, Ibu-Ibu ini ke Istana Cuma Selfie

image-gnews
Menko Perekonomian Darmin Nasution usai pertemuan dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 18 September 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah
Menko Perekonomian Darmin Nasution usai pertemuan dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 18 September 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada keriuhan di Istana Presiden Jokowi hari ini, Jumat 18 September 2015. Pasukan pengaman Presiden yang berjaga di lorong pemeriksaan Istana dibuat sibuk dengan kedatangan puluhan ibu-ibu yang berdandan rapi, dengan seragam batik biru putih, mereka mengantre giliran untuk melewati mesin pemindai. 

Para perempuan anggota Ikatan Wanita Pengusaha itu terlihat kompak. Sandal yang mereka kenakan, misalnya. Walaupun tak serupa, tapi mereka sepakat memilih warna putih. Busana batik mereka pun terlihat makin serasi dibalut jilbab putih. Tak cukup itu, entah tanpa atau memang dikomando, tas tangan yang mereka kenakan pun berwarna sama: putih.

Mereka adalah para anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). Raut sumringah pun tampak sebelum mereka memasuki Istana Negara. Dari hasil Musyawarah Nasional semalam, mereka sudah mengantongi  bermacam masukan untuk disampaikan kepada Jokowi.

Sekitar 15 menit menanti di ruang tunggu, tiba saatnya mereka diterima di Istana Negara. Sambil berjalan menuju Istana, sesekali mereka menyempatkan diri untuk merapikan riasan. 

Namun, bukannya Jokowi yang muncul, mereka justru ditemui oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution. "Pak Jokowi ada rapat penting menanggapi hasil pengumuman Fed Rate," kata Darmin, di Istana Negara Jumat 18 September 2015. 

Bukannya memberikan masukkan ke Jokowi, Mereka justru diminta mendengarkan sosialisasi tentang paket kebijakan ekonomi. Sambil mendengarkan Menteri Darmin, beberapa dari mereka bergumam. "Kalau cuma sosialisasi, nggak usah ke sini, di daerah juga bisa," kata salah satu dari mereka dengan nada kesal. Dia mengaku kecewa karena pembatalan itu dilakukan secara mendadak. 

Bahkan menurutnya, hingga pukul 07.00 WIB tadi pagi, mereka masih mendapatkan kepastian bahwa Jokowi akan menerima IWAPI pukul 10.00 WIB. "Ini tadi saya ngantuk, habis acara Munas semalam, dibelai-belain malah tak jadi," kata seorang ibu dari Kalimantan Barat yang tak mau disebutkan namanya. ‎

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Maklum, mereka mengaku harus bangun subuh, berdandan cantik dan menunggu kepastian untuk bertemu Presiden Jokowi. Begitu sampai di Istana, mereka kecewa, karena ternyata hanya Menteri Darmin yang ditemui. Yang bikin kian kecewa, Menteri Darmin tak sepatah kata pun menyampaikan permintaan maaf. 

Melihat banyak anggotanya yang kecewa, Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi coba menenangkan. "Presiden harus rapat mendadak untuk merespon The Fed, ‎tidak ada kebohongan, beliau berjanji akan menerima kita kembali," ujarnya. Mengenai tak adanya permintaan maaf dari Darmin, Nita mengatakan bahwa sang menteri memang tak tahu. "Yang penting saat ini kita sudah diterima di Istana, semoga ini tidak mengurangi perjuangan kita. Hidup IWAPI!" katanya berorasi.

Usai sosialisasi, mereka pun membubarkan diri. Para anggota mencoba mengobati kekecewaan dengan berfoto-foto di halaman belakang Istana Negara. Mereka asyik berselfie.

FAIZ NASHRILLAH‎

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

5 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

kesempatan itu bisa digunakan Presiden Jokowi untuk membela diri dan membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kecurangan yang dituduhkan.


Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

BW menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan sekaligus menggerakkan berbagai sumber daya dipemerintahan sebagai modus operasi.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

7 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

7 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

10 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

11 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

12 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

12 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.