Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gaji Anggota DPR Terbesar Keempat di Dunia, Masih Minta Naik?

Editor

Zed abidien

image-gnews
Seorang anggota DPR terlihat tertidur saat mengikuti sidang paripurna dengan agenda Pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (15/1).  Tempo/Tony Hartawan
Seorang anggota DPR terlihat tertidur saat mengikuti sidang paripurna dengan agenda Pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (15/1). Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menentang kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kenaikan tunjangan dirasa tidak pantas di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk.

"Gaji anggota parlemen kita itu terbesar keempat di dunia jika dibanding parlemen negara lain. Masih minta naik?" ujar Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Soetjipto saat dihubungi, Kamis, 17 September 2015.

Yenny membeberkan, gaji anggota DPR Indonesia per tahun sebesar Rp 800 juta atau sekitar US$ 65 ribu. Angka ini 18 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduk Indonesia per tahun sebesar US$ 3.582.

"Amerika Serikat saja gaji anggota parlemennya hanya 3,5 kali dari pendapatan per kapita penduduk," ucap Yenny. "Sedangkan Malaysia sekitar US$ 25 ribu."

Selain itu, tutur Yenny, kenaikan tunjangan anggota Dewan pantas ditolak karena tak sebanding dengan kinerja yang dicapai. Dari 34 rancangan undang-undang yang diharapkan selesai pada 2015, tak satu pun diketok atau disahkan.

"Dalam berbicara tunjangan atau gaji, harusnya anggota Dewan mengutamakan asas keadilan," kata Yenny. "Bandingkan gaji mereka dengan rakyat yang mereka wakili, jangan dengan menteri atau pejabat negara lain."

Berikut ini kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kementerian Keuangan:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

1. Tunjangan kehormatan
a. Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11,15 juta, disetujui Rp 6,69 juta.
b. Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10,75 juta, disetujui Rp 6,46 juta.
c. Anggota: DPR mengusulkan Rp 9,3 juta, disetujui Rp 5,58 juta.

2. Tunjangan komunikasi intensif
a. Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18,71 juta, disetujui Rp 16,468 juta.
b. Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18,192 juta, disetujui Rp 16,009 juta.
c. Anggota: DPR mengusulkan Rp 17,675 juta, disetujui Rp 15,554 juta.

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan
a. Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7 juta, disetujui Rp 5,25 juta.
b. Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6 juta, disetujui Rp 4,5 juta.
c. Anggota: DPR mengusulkan Rp 5 juta, disetujui Rp 3,75 juta.

4. Bantuan langganan listrik dan telepon
a. Listrik: DPR mengusulkan Rp 5 juta, disetujui Rp 3,5 juta.
b. Telepon: DPR mengusulkan Rp 6 juta, disetujui Rp 4,2 juta.

INDRI MAULIDAR


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Viral Surat DPR Dapat Rp 116 Juta untuk Uang Muka Beli Kendaraan

8 April 2020

Greenpeace mengadakan aksi damai kreatif di depan gedung DPR sebagai bagian dari Peringatan 9 Tahun Bencana Fukushima 13 Maret 2020. Aksi sebagai bagian dari Peringatan 9 Tahun Bencana Fukushima. TEMPO / Muhammad Iqbal
Viral Surat DPR Dapat Rp 116 Juta untuk Uang Muka Beli Kendaraan

Beredar sebuah surat yang menyebutkan anggota DPR akan mendapat Rp 116 juta untuk uang muka membeli kendaraan.


Baleg Mendapat Masukan 451 RUU Prolegnas DPR 2019-2024

4 Desember 2019

Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Baleg Mendapat Masukan 451 RUU Prolegnas DPR 2019-2024

DPR 2019-2024 menargetkan 135 UU disahkan.


Mulan Jameela Hingga Hillary Brigita Anggota DPR, Berapa Gajinya?

2 Oktober 2019

Anggota DPR yang juga artis Mulan Jameela bersama rekan-rekan saat mengikuti Sidang Paripurna Pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Mulan Jameela Hingga Hillary Brigita Anggota DPR, Berapa Gajinya?

Gaji dan fasilitas yang diterima anggota DPR baru amat menggiurkan.


Singgung Income, Jokowi Minta DPR Percepat Legislasi

26 Agustus 2019

Gaji DPR (DOK. Tempo)
Singgung Income, Jokowi Minta DPR Percepat Legislasi

Kata Jokowi, income anggota DPR lebih besar dari Menteri.


Ketika Ketua Umum PSI Tanya 10 Anggota DPR Baik kepada Jurnalis

28 Agustus 2017

Mantan presenter televisi, Grace Natalie, berpose disela-sela mengikuti verifikasi partai politik di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 24 Mei 2016. Meski sedang hamil,  Grace memulai kiprahnya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
Ketika Ketua Umum PSI Tanya 10 Anggota DPR Baik kepada Jurnalis

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menanyakan 10 anggota DPR RI yang baik kepada para jurnalis.


Ketua BURT Ingin Ruangan Anggota DPR Senyaman Hakim Konstitusi

19 Agustus 2017

Kepala BURT, Anton Sihombing (berbatik biru) dan Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned (batik kuning) melihat ruang rapat staf auditor BPK di Gedung BPK, Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka membandingkan kondisi gedung milik DPR dan BPK. Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Ketua BURT Ingin Ruangan Anggota DPR Senyaman Hakim Konstitusi

Anton Sihombing menilai ruangan anggota DPR sudah melebihi kapasitas.


Mahfud Md Sarankan Jokowi Menolak Pembangunan Gedung Baru DPR

15 Agustus 2017

Mahfud MD. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Mahfud Md Sarankan Jokowi Menolak Pembangunan Gedung Baru DPR

Mahfud berujar, dalam berbagai lawatannya ke luar negeri, gedung parlemen Indonesia sudah jauh lebih layak dan terhitung fasilitasnya cukup mewah.


DPR Minta Anggaran Rp 7,25 Triliun, Roy Salam: Tidak Rasional

15 Agustus 2017

Aktivis Indonesian Budget Center, Roy Salam. TEMPO/Seto Wardhana
DPR Minta Anggaran Rp 7,25 Triliun, Roy Salam: Tidak Rasional

Menurut Roy tren kenaikan anggaran menyebabkan deviasi APBN, yang kemudian menimbulkan defisit.


Ini Penjelasan Fahri Hamzah Awal Mula Wacana Proyek Apartemen DPR

11 Agustus 2017

Gdung MPR/DPR di Jakarta. TEMPO/Wahyu Setiawan
Ini Penjelasan Fahri Hamzah Awal Mula Wacana Proyek Apartemen DPR

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menjelaskan awal mula munculnya wacana pembangunan gedung baru DPR di Taman Ria, Senayan.


Alasan PUSaKO Minta Pemerintah Menolak Anggaran DPR 7,25 Triliun

11 Agustus 2017

TEMPO/Imam Sukamto
Alasan PUSaKO Minta Pemerintah Menolak Anggaran DPR 7,25 Triliun

Menurut Direktur PUSaKO Feri Amsari, DPR tak layak mengajukan anggaran sebesar itu, karena selain prolegnas meleset, DPR juga sering menyerang KPK.