TEMPO.CO, Jakarta - Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Komisaris Jenderal Budi Waseso akan mengevaluasi kinerja lembaganya. Evaluasi menyangkut cara penanggulangan narkoba selama ini dengan tujuan menentukan strategi dalam pemberantasan narkoba.
"Jadi begini, nanti kami evaluasi secara keseluruhan. Presiden kan bilang bahwa negara dalam kondisi darurat narkoba, berarti kami harus mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menanggulangi kejahatan narkoba," kata Budi Waseso di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 7 September 2015.
Budi Waseso segera mempelajari program-program kerja yang sudah ada dan akan mengambil keputusan terkait dengan narkotik. Menurut dia, sebagian akan dilanjutkan dan sebagian yang lain direvisi. Dia membuka kemungkinan untuk mengusulkan revisi Undang-Undang Narkotika terkait rehabilitasi penyalalahgunaan narkoba.
"UU kan buatan manusia, bisa diubah juga. Artinya setelah dievaluasi, (kalau) ada hal-hal yang perlu ditambahi ya kami sempurnakan. Intinya kan bagaimana penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba bisa efektif, efisien, dan berhasil," ujarnya.
Semasa kepemimpinan Anang Iskandar, BNN menerapkan konsep rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Konsep rehabilitasi tersebut termaktub dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dalam pasal itu disebutkan bahwa pecandu narkotik dan korban penyalahgunaan narkotik wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Budi Waseso mengkhawatirkan bandar atau pengedar narkoba ketika ditangkap akan mudah mengelabui petugas bahwa ia sebagai pengguna saja.
Hari ini, Senin, 7 September 2015, Budi Waseso resmi menjabat sebagai Kepala BNN menggantikan Anang Iskandar. Sementara itu Anang menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri, posisi yang ditinggalkan Waseso.
Wacana merevisi UU tentang narkotik mendapat tanggapan Anggota Komisi Hukum DPR, Syarifuddin Suding. Menurut dia, Budi Waseso harus mengkaji ulang rencananya yang ingin menghapuskan rehabilitasi bagi para pemakai narkoba. Pertimbangan utama adalah jumlah lembaga pemasyarakatan yang tak sebanding dengan jumlah pemakai. "Kan lapas banyak yang melebihi muatan," kata dia.
Syarifuddin Suding berpendapat, pemakai yang baru sekali menggunakan narkoba seharusnya direhabilitasi. Sebab, kebanyakan pemakai yang dipenjara justru menjadi pengedar selepas mereka keluar. Sebaliknya, dia mendukung Budi Waseso yang memiliki pengalaman dalam hal penindakan mengincar para gembong narkoba.
Selain meminta agar rencana penghapusan rehabilitasi dikaji ulang, politikus Partai Hanura itu meminta Budi Waseso mendorong para terpidana mati kasus narkoba segera dikesekusi. Pekerjaan lain adalah memberantas peredaran narkoba lintas negara. "Selain penindakan, pencegahan juga harus dilakukan. Misalnya dengan menggencarkan sosialisasi mengenai bahaya narkoba."
Menurut Buwas, panggilan Budi Waseso, rehabilitasi terhadap pengguna narkoba bisa merugikan negara. Selain menghabiskan dana, rehabilitasi bagi pengguna juga dianggap tak layak karena narkoba juga dianggap merusak generasi muda bangsa.
Alasan lain Waseso adalah undang-undang tersebut banyak digunakan oleh para pengedar dari jeratan hukum. Saat ini jumlah tempat rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah sendiri berjumlah 105 panti. Adapun yang dikelola oleh masyarakat sekitar 98 unit.
FAIZ NASHRILLAH | ANTARA
