TEMPO.CO, Jakarta - Rapat pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) diwarnai sindiran terhadap sikap politik PAN (Partai Amanat Nasional). PAN memutuskan pindah haluan, dari semula bergabung ke KMP (Koalisi Merah Putih), kini beralih ke KIH (Koalisi Indonesia Hebat).
Rapat di ruang Komisi XI DPR Senayan pada Rabu, 2 September 2015, dimulai beberapa saat setelah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM tiba. Agenda rapat yang dihadiri 27 anggota Dewan adalah mendengar pendapat fraksi atas kelanjutan RUU JPSK.
Perwakilan Partai Keadilan Sejahtera mendapat giliran pertama menyampaikan pendapatnya. Dilanjutkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semuanya menyatakan setuju atas pembahasan lebih lanjut terkait RUU JPSK ini.
Ada yang menarik setelah PPP memberikan laporan tertulis pendapat fraksi pada perwakilan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan. Ruang rapat yang semula tenang menjadi riuh. "Masuk itu, masuk...," sahut sejumlah anggota Komisi XI DPR.
Sahut-sahutan yang diikuti dengan gumaman, tawa kecil dan tepuk tangan begitu Fraksi PAN yang diwakili Ahmad Nadjib Qudratullah meneriakan kata merdeka sebagai salam pembuka pembacaan pendapat fraksi. "Assalamualaikum, dalam rangka menambah semangat, maka izinkan saya meneriakkan kata merdeka, merdeka...," ucap Najib.
Sahutan yang ramai di tengah rapat tersebut merupakan reaksi atas keputusan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ia mengumumkan bahwa partainya bergabung dengan KIH sebagai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sedangkan KMP merupakan kumpulan partai penyokong pencalonan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun lalu.
Saat di Istana Negara, seusai bertemu Presiden Joko Widodo, Zulkifli yang juga Ketua MPR ini menjelaskan ihwal kepindahan koalisi partainya. Kalangan internal PAN disebutnya telah sepakat dan tak hanya mendukung pemerintah. Tapi bergabung untuk menyukseskan seluruh program pemerintah dengan alasan demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahan.
INGE KLARA SAFITRI