Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah dan DPR Dituding Abai Kesehatan Rakyat

image-gnews
Ilustrasi kampanye anti rokok. Bhaskar Mallick/Pacific Press/LightRocket via Getty Images
Ilustrasi kampanye anti rokok. Bhaskar Mallick/Pacific Press/LightRocket via Getty Images
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perjuangan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau untuk mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat aturan yang melindungi kesehatan rakyat dari paparan asap tembakau berkali-kali mentok.

“Berbagai pihak kami dekati dari pemerintah hingga DPR, semuanya buntu,” kata Ketua Komnas Pengendalian Tembakau Prijo Sidipratomo kepada Tempo, Jumat, 28 Agustus 2015.

Prijo menuturkan, pendekatan kepada pemerintah dan DPR ini bertujuan mendorong penandatanganan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang dimulai sejak 2003. Dengan meratifikasi FCTC, Indonesia harus membuat regulasi yang mengatur perlindungan kesehatan rakyat dari paparan asap dan iklan rokok.

“Begitu kami mendekati pemerintah, mereka mengalihkan kepada Kementerian Kesehatan. Saat kami mendekati DPR, hanya ada satu fraksi yang mendukung, yakni Fraksi PKS,” kata doktor sekaligus dokter spesialis radiologi ini menuturkan.

Menurut Prijo, masalah perlindungan kesehatan kepada rakyat seharusnya menjadi kewajiban negara. “Bukan hanya masalah Kementerian Kesehatan, tapi beberapa kementerian terlibat, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan,” ucapnya.

Ia menuturkan, kerap kali Komnas Pengendalian Tembakau dianggap memusuhi petani tembakau dan industri rokok. “Padahal, industri rokok dikuasai asing dan tembakau yang digunakan pun impor,” kata Prijo.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lantaran terus merasa perjuangan membentur tembok, kata Prijo, lembaganya mengubah strategi. “Sekarang kami mendekati beberapa tokoh agama berpengaruh yang sering didengar Presiden Jokowi,” ujarnya.

Secara terpisah, Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau Faried Anfasa Moeloek mengatakan, seharusnya semua pemangku kepentingan berpihak kepada kesehatan. "Pemerintah lupa kesehatan itu penting," ujar suami Menteri Kesehatan Nina F. Moeloek itu.

Bekas Menteri Kesehatan era Presiden Soeharto dan B.J. Habibie ini menjelaskan, pemerintah terkesan mengabaikan dampak kesehatan karena paparan asap rokok. "Di luar negeri, enggak ada reklame rokok dan minuman keras. Di sini, iklan rokok bertebaran di mana-mana, diserap banyak anak-anak tanpa pembatasan dan regulasi."

ISTIQOMATUL HAYATI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

7 hari lalu

Ilustrasi hipertensi (Pixabay.com)
Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.


Tersinggung Tak Diberi Utang, Pemuda di Kembangan Bakar Warung Rokok

13 hari lalu

Ilustrasi pedagang/warung rokok eceran. shutterstock.com
Tersinggung Tak Diberi Utang, Pemuda di Kembangan Bakar Warung Rokok

Tersinggung tak boleh utang rokok, pelaku membakar warung dengan melempar botol bensin dan tisu yang telah dibakar.


Pria di Medan Bunuh Ibu Kandung Gara-gara Kesal Diomeli karena Minta Uang Rokok

16 hari lalu

Wem Pratama, warga Jalan Tuba 3, Kota Medan, diamankan usai mengaku telah membunuh ibu kandungnya. TEMPO/Istimewa
Pria di Medan Bunuh Ibu Kandung Gara-gara Kesal Diomeli karena Minta Uang Rokok

Wem Pratama, 33 tahun, warga Jalan Tuba 3, Kota Medan, membunuh ibu kandungnya, Megawati, 55 tahun dengan memukul dan menggorok leher.


3 Kunci Penanganan Penyakit Ginjal Kronis Menurut Wamenkes

24 hari lalu

Ilustrasi ginjal. Shutterstock
3 Kunci Penanganan Penyakit Ginjal Kronis Menurut Wamenkes

Wamenkes mengatakan perlunya fokus dalam tiga langkah penanganan penyakit ginjal kronis. Apa saja?


Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

25 hari lalu

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

Banyak rumah sakit penuh sehingga pasien tidak tertampung. Masyarakat miskin kesulitan akses pelayanan kesehatan.


Spesialis Jantung: Hasil Pemeriksaan Medis Baik Tak Jamin Perokok Sehat

27 hari lalu

Seorang remaja melakukan tes kandungan karbondioksida dalam paru-paru saat konsultasi gratis dengan para ahli di tenda Kekasih (Kendaraan Konseling Silih Asih) Dinas Kesehatan Kota Bandung, 6 Mei 2018. Layanan ini memberikan konseling untuk berhenti merokok. TEMPO/Prima Mulia
Spesialis Jantung: Hasil Pemeriksaan Medis Baik Tak Jamin Perokok Sehat

Hasil pemeriksaan medis yang baik tak menjamin perokok sehat. Untuk memastikan kesehatan perokok satu-satunya jalan adalah total berhenti merokok.


Selandia Baru Larang Rokok Elektrik Sekali Pakai

31 hari lalu

Ilustrasi vape. sumber: AFP/english.alarabiya.net
Selandia Baru Larang Rokok Elektrik Sekali Pakai

Selandia Baru akan akan melarang penjualan rokok elektrik sekali pakai untuk menurunkan angka perokok usia muda.


Astra Gandeng Raline Shah Sebagai Juri Tamu di 15th SATU Indonesia Awards 2024

37 hari lalu

Astra Gandeng Raline Shah Sebagai Juri Tamu di 15th SATU Indonesia Awards 2024

Pendaftaran SATU Indonesia Awards dibuka mulai 4 Maret - 4 Agustus 2024.


Soal Lobi ke Istana, Bos Perusahaan Rokok Sebut Penyampaian Pendapat sesuai Aturan

42 hari lalu

13-terkaitHL-ilustrasi-penyakitKarenaRokok-bebaniKeuanganNegara
Soal Lobi ke Istana, Bos Perusahaan Rokok Sebut Penyampaian Pendapat sesuai Aturan

Faisal Basri menyatakan perusahaan rokok memiliki lobi-lobi yang kuat di lingkungan Istana dan pembuat undang-undang.


Produsen Rokok Bantah Lobi-lobi Pemerintah untuk Keluarkan Kebijakan Pro Rokok

42 hari lalu

Ilustrasi pedagang/warung rokok eceran. shutterstock.com
Produsen Rokok Bantah Lobi-lobi Pemerintah untuk Keluarkan Kebijakan Pro Rokok

Benny mengklaim industri rokok hanya melakukan komunikasi dengan pemerintah melalui jalur-jalur yang legal.