Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontras Mensinyalir Ada Motif Bisnis di Balik Konflik Lahan Urut Sewu

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mensinyalir ada kepentingan bisnis di balik sengeka lahan di kawasan Urut Sewu, pesisir selatan Kebumen, Jawa Tengah. Hasil investigasi Kontras menyebut lahan itu akan digunakan TNI untuk memuluskan kepentingan tertentu yang ingin memanfaatkan potensi ekonomi kawasan tersebut. “Daerah itu kaya dengan kandungan bijih besi,” kata  Koordinator KontraS, Haris Azhar ketika dihubungi, Sabtu, 22 Agustus 2015.

Haris enggan membeberkan siapa saja pihak yang berkepentingan dengan konflik tersebut. Meski demikian, kata dia, Kontras sudah berusaha menemui Panglima Komando Diponegoro untuk menyampaikan termuan tersebut. “Tapi mereka tidak pernah mau kami temui.”

 Menurut Haris, konflik yang terus berkepanjangan di kawasan tersebut akan terus terjadi jika pemerintah tak mampu mengendalikan TNI. “Penyelesaiannya akan selalu hukum rimba. Dan itu terbukti dengan bentrokan yang terjadi hari ini (Sabtu),” katanya.

Haris menambahkan, konflik di kawasan tersebut merupakan bukti ketidakberpihakan negara terhadap hak warga negara. “Ini merupakan simptom, kalau pemerintah dan TNI menikmati ketiadaan penyelesaian masalah. Karena itu, TNI akan terus memaksakan diri menguasai lahan tersebut,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam situasi yang tidak jelas seperti ini, katanya, TNI pasti menang. Mereka memegang senjata, sementara polisi dan pemerintah daerah juga tidak ada yang berani.

Bentrokan kembali pecah antara TNI dengan petani di kawasan Urut Sewu. Insiden itu bermula dari penolakan warga terhadap upaya pemagaran yang dilakukan TNI sepanjang 22,5 kilometer di lahan yang masih dalam status sengketa. Empat warga luka berat dan belasan lainnya luka ringan akibat bentrokan tersebut.



RIKY FERDIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

10 April 2019

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriani. TEMPO/Amston Probel
Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

Rencana ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa sudah kerap didengungkan oleh pemerintah.


KPK Sita 8 Dokumen dari Sekjen DPR Terkait Kasus Taufik Kurniawan

18 Februari 2019

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kiri) mendatangi gedung KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan, Jumat, 2 November 2018. KPK menduga duit tersebut berasal dari anggaran yang telah disiapkan Yahya guna mengurus DAK untuk Kebumen. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
KPK Sita 8 Dokumen dari Sekjen DPR Terkait Kasus Taufik Kurniawan

KPK menyita 8 dokumen dari Sekjen DPR Indra Iskandar saat ia diperiksa sebagai saksi Taufik Kurniawan dalam kasus suap DAK Kabupaten Kebumen.


Kasus Suap DAK Kabupaten Kebumen, KPK Periksa 2 Anggota DPR

31 Januari 2019

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (tengah) mengenakan rompi oranye dan dikawal petugas setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. KPK menduga duit tersebut berasal dari anggaran yang telah disiapkan Yahya guna mengurus DAK untuk Kebumen. ANTARA/Wibowo Armando
Kasus Suap DAK Kabupaten Kebumen, KPK Periksa 2 Anggota DPR

KPK periksa Dua anggota DPR Ahmad Rizki Sadig dan Eka Sastra dalam kasus suap DAK fisik Kabupaten Kebumen


Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru

23 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) diajak berfoto dengan warga usai mengunjungi tenda pengungsian korban rumah ambles di Pademangan, Jakarta Utara, Selasa, 20 November 2018. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru

Anies Baswedan telah mengunjungi permukiman penduduk di di Kampung Baru, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada 21 November 2018.


5 Fakta Kasus Korupsi yang Jerat Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

3 November 2018

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (tengah) dikawal petugas menggunakan rompi orange usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. KPK menduga duit tersebut berasal dari anggaran yang telah disiapkan Yahya untuk mengurus DAK untuk Kebumen. ANTARA/Wibowo Armando
5 Fakta Kasus Korupsi yang Jerat Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

KPK menduga Taufik Kurniawan menerima suap dari Yahya Fuad dengan total Rp 3,65 miliar.


Taufik Kurniawan Sebut Kasus Korupsi yang Menjeratnya Rekayasa

2 November 2018

Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dari fraksi Partai Amanat Nasional, Taufik Kurniawan, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Penyidik KPK resmi melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap Taufik Kurniawan. TEMPO/Imam Sukamto
Taufik Kurniawan Sebut Kasus Korupsi yang Menjeratnya Rekayasa

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan membantah terlibat dalam kasus korupsi di Kebumen.


Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Laporkan Hartanya Rp 4 Miliar

31 Oktober 2018

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Laporkan Hartanya Rp 4 Miliar

Dari laporan kekayaan Taufik Kurniawan yang paling anyar, politikus PAN itu memiliki kekayaan sekitar Rp 4 miliar dan US$ 5 ribu.


PAN Akan Evaluasi Status Taufik Kurniawan sebagai Pimpinan DPR

31 Oktober 2018

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan. Dok. TEMPO
PAN Akan Evaluasi Status Taufik Kurniawan sebagai Pimpinan DPR

Evaluasi itu dilakukan setelah Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penganggaran DAK Kabupaten Kebumen oleh KPK.


Taufik Kurniawan Dicegah, KPK: Bisa Dilakukan Saat Penyelidikan

29 Oktober 2018

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan. TEMPO/Imam Sukamto
Taufik Kurniawan Dicegah, KPK: Bisa Dilakukan Saat Penyelidikan

Nama Taufik Kurniawan pernah disebut dalam sidang perkara korupsi Dana Alokasi Khusus untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, 2 Juli 2018.


Anak Buah Jadi Tersangka, Anies Baswedan: Dia Masih Kepala Dinas

30 Agustus 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik sejumlah wali kota Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, dan pejabat tinggi DKI di Balai Kota Jakarta, 5 Juli 2018. Wali Kota Jakarta Pusat diisi Bayu Megantara, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi,  Wali Kota Jakarta Utara Syamsudin Lologoa, dan Bupati  Kepulauan Seribu Husien Murad. Tempo/Amston Probel
Anak Buah Jadi Tersangka, Anies Baswedan: Dia Masih Kepala Dinas

Anies Baswedan menyatakan akan patuh jika ada aturan yang mengharuskan Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan dinonaktifkan.