Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ryamizard Tak Senang Jokowi Minta Maaf Soal PKI, Ini Sebabnya

image-gnews
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menjawab pertanyaan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 26 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menjawab pertanyaan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 26 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tak setuju pemerintah meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia berat terkait dengan Gerakan 30 September 1965. Ryamizard beralasan, pemerintah tak pantas meminta maaf atas peristiwa penumpasan Partai Komunis Indonesia tersebut.

Baca: JK Damprat Rizal di Depan Presiden, Jokowi Pilih Siapa?

Sebabnya, kata Ryamizard, gerakan PKI kala itu sama halnya dengan upaya pemberontakan. "Pakai logika saja, siapa yang berontak dan siapa yang bunuh jenderal-jenderal TNI kala itu," ucap Ryamizard kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Agustus 2015.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menjelaskan, dengan meminta maaf atas peristiwa tersebut, Presiden Joko Widodo tak akan menghentikan masalah dugaan pelanggaran HAM. Ryamizard yakin akan ada pihak yang meminta ganti rugi kepada pemerintah atas peristiwa penumpasan simpatisan PKI.

Simak: Begini Jusuf Kalla Damprat Rizal Ramli di Depan Jokowi

Ryamizard lebih setuju pemerintah menempuh rekonsiliasi dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat pada 1965. Menurut dia, rekonsiliasi akan menemukan benar-tidaknya pemerintah melakukan pelanggaran HAM berat. "Sebagai umat beragama, sebaiknya tak ada lagi dendam. Mari kita bersama membangun bangsa."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain peristiwa penumpasan PKI pada 1965, masih ada sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang belum menemui titik terang. Antara lain peristiwa Tanjung Priok 1984, peristiwa Lampung 1989, kasus orang hilang 1997-1998, kasus Trisakti 12 Mei 1998, kasus kerusuhan Mei 13-15 Mei 1998, serta kasus Semanggi 1 dan 2.

Baca: EKSKLUSIF: Rizal Ramli Blak-blakan Soal JK dan Jokowi

Presiden Joko Widodo sudah membentuk tim rekonsiliasi untuk menyelesaikan sejumlah dugaan pelanggaran HAM tersebut. Kemungkinan besar Presiden Jokowi bakal mengambil jalur non-yudisial dengan meminta maaf mewakili negara.

INDRA WIJAYA

Berita Menarik
Diterima di UGM, Calon Dokter Usia 14 Tahun Minta Kado Aneh
Kim Jong Un Kunjungi Perkebunan Buah-buahan
Ini Rahasia SPG Cantik di IIMS 2015: Biasa Kerja di Jalanan

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Bertemu Tony Blair, Ini yang Dibahas

5 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kunjungan eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dokumentasi Tim Media Prabowo
Prabowo Bertemu Tony Blair, Ini yang Dibahas

Prabowo dan Tony Blair mendiskusikan satu kunci pencapaian kemakmuran dan perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia.


Temui Menlu Cina, Prabowo Bahas Peningkatan Kerja Sama Pertahanan

6 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Kamis, 18 April 2024. Dok. Humas Kementerian Pertahanan.
Temui Menlu Cina, Prabowo Bahas Peningkatan Kerja Sama Pertahanan

Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Kamis, 18 April 2024.


PT Dirgantara Indonesia Garap Modernisasi Pesawat C130 Hercules Milik TNI AU

16 hari lalu

Crew pesawat memeriksa pesawat C130J Super Hercules usai tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 28 Juni 2023. Pesawat C130J Super Hercules TNI AU yang kedua dari lima unit yang dipesan Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah tiba di Indonesia yang nantinya akan diserahkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI AU guna memperkuat matra udara. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
PT Dirgantara Indonesia Garap Modernisasi Pesawat C130 Hercules Milik TNI AU

Kontrak pengadaan modernisasi pesawat C130 Hercules antara PTDI dan Kementerian Pertahanan terhitung efektif per 2 Februari 2024.


Akhiri Kunjungan, Prabowo Temui Menhan Cina Bahas Kerjasama Pertahanan

22 hari lalu

Suasana pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan rombongan dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang di Beijing, Selasa, 2 April 2024. Foto Humas Prabowo
Akhiri Kunjungan, Prabowo Temui Menhan Cina Bahas Kerjasama Pertahanan

Kedatangan Prabowo ke negara tirai bambu untuk memperkuat kerja sama antara dua negara.


Ledakan Gudang Peluru No.6 Milik Kodam Jaya di Ciangsana, Begini Aturan Soal Pemeliharaan Amunisi

22 hari lalu

Tangkapan layar detik-detik terjadi ledakan dahsyat pada insiden kebakaran yang melanda Gudang Amunisi Artileri Medan (Armed) TNI di Kampung Parung Linang, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/3/2024) petang. FOTO/video Istimewa
Ledakan Gudang Peluru No.6 Milik Kodam Jaya di Ciangsana, Begini Aturan Soal Pemeliharaan Amunisi

Ledakan gudang peluru Kodam Jaya di Ciangsana, Bogor mengejutkan publik. Bagaimana aturan soal pemeliharaan amunisi di gudang penimbunan?


Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru, ini Profil Anak Buah Menhan Prabowo Subianto

31 hari lalu

Mayjen TNI Yudi Abrimantyo. Instagram
Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru, ini Profil Anak Buah Menhan Prabowo Subianto

Panglima TNI Agus Subiyanto mengangkat Mayjen TNI Yudi Abrimantyo sebagai Kabais TNI yang baru. Ini profil anak buah Prabowo di Kemenkahn.


Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari 100 Kepadanya, Begini Kilas Peristiwanya

32 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjoget saat debat capres perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Tema yang diusung pada Debat Capres 2024 pertama adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari 100 Kepadanya, Begini Kilas Peristiwanya

Anies Baswedan memberikan skor 11 dari 100 untuk kerja Kemenhan di bawah Prabowo saat debat capres lalu. Sampai sekarang masih diungkit Prabowo.


Bertemu Prabowo di Kemhan, AHY Ucapkan Selamat atas Gelar Jenderal Kehormatan

50 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Bertemu Prabowo di Kemhan, AHY Ucapkan Selamat atas Gelar Jenderal Kehormatan

Menteri ATR/BPN AHY bertemu dengan Menhan Prabowo di kantor Kemhan kemarin. AHY mengatakan pertemuan itu untuk mengucapkan selamat ke Prabowo.


Situs Kemenko Perekonomian Diduga Diretas

51 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Situs Kemenko Perekonomian Diduga Diretas

Situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian diduga mengalami peretasan pada Minggu, 3 Maret 2024.


Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage oleh Kemenhan ke KPK

13 Februari 2024

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan dugaan korupsi suap dalam pembelian jet tempur termaksud di Kementerian Pertahanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 13 Februari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage oleh Kemenhan ke KPK

Menurut Julius, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan telah mengumpulkan bukti-bukti dan dokumentasi sebelum melaporkan kasus itu ke KPK.