Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RESHUFFLE KABINET: Ketua KIP Minta Menteri Lebih Terbuka

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Kiri-kanan: Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution berbincang usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Kiri-kanan: Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution berbincang usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono meminta para menteri baru yang dilantik oleh Presiden Jokowi pada hari harus terbuka kepada rakyat atau publik tentang apa yang akan mereka kerjakan setelah menjabat. "Mereka harus transparan kepada publik sejak awal menjabat, karena hal itu akan menjadi modal awal kepercayaan publik kepada mereka," ujar Abdulhamid dalam pernyataan resminya, Rabu 12 Agustus 2015.

Menurut Abdulhamid transparansi terhadap publik menjadi semakin penting karena para menteri itu ditunjuk di kala kondisi negara sedang menurun atau kurang menggembirakan, sehingga mereka dituntut melakukan perbaikan kondisi bangsa dan meningkatkan harapan publik.

Jika para menteri dan kepala badan yang baru ini bisa meyakinkan secara terbuka sejak awal kepada rakyat tentang kebijakan, upaya, dan langkah-langkah yang akan mereka ambil, maka ekspektasi dan optimisme rakyat akan meningkat. "Hal ini juga akan bisa meningkatkan kepercayaan kembali rakyat kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan secara umum," kata Abdulhamid.

Hal penting lain adalah mereka harus menyatakan ingin bekerja dan bersikap terbuka kepada rakyat atau publik terkait anggaran di kementerian yang ia pimpin dan tentang kekayaan pribadi mereka. Keterbukaan para pejabat baru tersebut akan menumbuhkan kepercayaan rakyat tidak saja kepada sosok mereka tapi juga kepada kementerian atau badan yang mereka pimpin. "Kebiasaan mengeluarkan kebijakan tanpa memperhatikan aspirasi publik juga harus dihindari agar partisipasi rakyat terus meningkat," ujarnya.

Selain itu, Abdulhamid melanjutkan, para menteri terpilih harus menjalankan Open Government Indonesia (OGI) yang kini sudah dijalankan Indonesia. "Para pejabat baru ini harus terbuka kepada publik dan menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," katanya. Keterbukaan informasi selain meningkatkan partisipasi rakyat juga akan menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik, mencerdasarkan kehidupan bangsa, dan sebagai upaya pencegaahan korupsi. Apalagi dalam visi, misi, dan program aksinya pasangan Jokowi-JK sudah jelas menyebutkan transparansi dan keterbukaan informasi. Bahkan sudah menyebut UU Keterbukaan Informasi Publik juga. Dalam RPJMN 2015 – 2019 juga dengan jelas ada pengarusutamaan trasparansi dan keterbukaan informasi publik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan rekam jejak, masih menurut Abdulhamid, para menteri baru yang terpilih bisa menumbuhkan harapan publik. Seperti Rizal Ramli yang pernah menjadi Menko Perekonomian dan Kepala Bulog era Presiden Gus Dur, sepak terjangnya sudah jelas memiliki keberpihakan pada rakyat, kepentingan nasional, terbuka, pekerja keras, dan suka turun ke lapangan. "Dari sikapnya itu, Rizal cocok dengan karakter Susi Pudjiastuti sebagai menteri yang dikoordinasinya," ujarnya.

Kemudian sosok Pramono Anung Wibowo, meskipun belum pernah duduk di kabinet, tetapi pernah menjabat Sekjen PDI Perjuangan dan Wakil Ketua DPR RI. "Sehingga kapasitas dan kaliber dia cukup untuk menjabat Seskab," katanya.

AGUNG SEDAYU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

22 hari lalu

Petugas PPK menghitung jumlah suara dari formulir C plano saat rekapitulasi suara Pemilu 2024 di kantor Kecamatan Sumur Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, 21 Februari 2024. Setelah rekapitulasi sempat dihentikan oleh KPU RI karena tak akuratnya penghitungan di situs web Sirekap milik KPU, saat ini proses rekapitulasi berlanjut dengan sistem penghitungan manual sesuai formulir C plano dari TPS-TPS. TEMPO/Prima Mulia
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah


Setneg Kalah di PTUN, Alasan Jokowi Beri Bintang Jasa Utama ke Eurico Guterres Harus Dibuka

35 hari lalu

Eurico Guterres. TEMPO/ Tony Hartawan
Setneg Kalah di PTUN, Alasan Jokowi Beri Bintang Jasa Utama ke Eurico Guterres Harus Dibuka

Presiden Jokowi memberi tanda kehormatan Bintang Jasa Utama ke eks milisi pro-Indonesia saat konflik di Timor Timur, Eurico Guterres


Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

37 hari lalu

Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

Reshuffle kabinet Jokowi tunggu hari biasanya. Pengamat sebut kenaikan harga beras mestinya diantisipiasi karena mengancam inflasi.


KIP Sebut 147 Lembaga Publik Tidak Informatif

56 hari lalu

Ketua Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Donny Yoesgiantoro memberikan pemaparan saat mengunjungi kantor Tempo di Jakarta, Selasa, 28 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
KIP Sebut 147 Lembaga Publik Tidak Informatif

Komisi Informasi Pusat (KIP) menyebutkan ada 147 lembaga publik tidak informatif.


Luhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet

26 Januari 2024

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Jumat (19/1), mengatakan ada pihak yang berupaya untuk menggoyang pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Luhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet

Luhut mempersilakan jika ada menteri mundur dari kabinet Jokowi, namun membantah kalau Sri Mulyani akan resign.


Jokowi Segera Reshuffle Kabinet Usai Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri

7 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait pengunduran diri Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 6 Oktober 2023. Presiden telah menerima dan menandatangani surat pengunduran diri Mentan Sahrul Yasin Limpo. TEMPO/Subekti.
Jokowi Segera Reshuffle Kabinet Usai Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri

"Secepatnya kami siapkan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat 6 Oktober 2023.


Kampus-kampus ini Dapat Penghargaan Badan Publik Ramah Disabilitas

18 September 2023

Ilustrasi penyandang disabilitas atau difabel. Shutterstock
Kampus-kampus ini Dapat Penghargaan Badan Publik Ramah Disabilitas

Ketua KIP Donny Yoesgiantoro mengatakan badan publik perlu terus meningkatkan pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas.


Diundang Jokowi ke Istana di Tengah Isu Reshuffle, Hary Tanoe: Bicara Macam-macam

16 Mei 2023

Presiden Jokowi bersama Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo tiba dalam Rapimnas Partai Perindo II di JCC Senayan, Jakarta, 21 Maret 2018. Acara Rapimnas II ini dihadiri oleh 1.772 kader partai. TEMPO/Subekti.
Diundang Jokowi ke Istana di Tengah Isu Reshuffle, Hary Tanoe: Bicara Macam-macam

Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Hary Tanoesoedibjo temui Jokowi di tengah isu reshuffle kabinet.


Kata Jokowi dan Surya Paloh Soal Isu Reshuffle Menteri NasDem Buntut Hubungan yang Renggang

16 Mei 2023

Presiden Joko Widodo merangkul Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat menghadiri penutupan Kongres Kedua Partai Nasdem dan HUT ke-8 Partai Nasdem di Jakarta International Teathre, Jakarta, Senin, 11 November 2019. Twitter.com
Kata Jokowi dan Surya Paloh Soal Isu Reshuffle Menteri NasDem Buntut Hubungan yang Renggang

Jokowi dan Surya Paloh buka suara soal kemungkinan adanya reshuffle menteri dari NasDem.


Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

12 Februari 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat hingga penyetopan kebijakan zero Covid-19 di Cina.  TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha angkat bicara gugatan Sri Mulyani terkait putusan keterbukaan informasi audit JKN BPJS Kesehatan.