Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada Ditunda, Pakar Unpad Sarankan Jokowi Terbitkan Perpu

image-gnews
Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013. TEMPO/Prima Mulia
Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi mengatakan, asas keserentakan dalam Pemilihan Kepala Daerah akan cedera jika masih ada daerah yang mengalami penundaan karena hanya ada calon tunggal. “Kalau Presiden tidak mau ngasih Perpu ini kan jadi preseden buruk karena pemilukada tidak menjadi serentak,” kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 11 Agustus 2015.

Muradi berlasan, penundaan pilkada jika karena partai politik gagal mencalonkan kandidatnya masih bisa diterima. “Tapi ini partai politik tidak mau mencalonkan, tidak mau mendaftarkan calonnya, artinya bukan karena berdasarkan aturan tidak bisa mencalonkan, tapi karena menyiasati diri dengan bentuk yang menciderai demokrasi,” kata dia.

Menurut Muradi, tanpa Perpu, preseden serupa akan tetap berpeluang terjadi pada pemilukada serentak pada 2017, 2018, serta 2020. “Ini sudah menciderai hak konstitusi publik. Publik jadi tidak punya pilihan kalau partai politik abai,” kata dia.

Muradi mengatakan, Perpu menjadi jalan keluar untuk memastikan pilkada berjalan serentak. Alternatif lain, merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah memakan waktu panjang. “Perpu ini bisa diproses pada konteks kesegeraan. Kalau revisi panjang waktunya. Kalau Perpu disetujui bersama bisa menjadi Undang-Undang,” kata dia.

Melakukan perpanjangan waktu pendaftaran pilkada juga dinilainya sia-sia. Muradi beralasan, jika celah penundaan pilkada masih terbuka, peluang terbuka terjadi hal yang sama. “Salah satu cara menutup celah itu dengan Perpu,” kata Muradi.

Terakhir, Muradi meminta agar ada pasal penjatuhan sanksi bagi partai politik yang tidak mengusung calon. “Sanksi itu mulai dari denda materi hingga pencabutan keikutsertaan partai bersangkutan di daerah dimana partai politik itu enggan mendaftarkan kandidatnya,” kata dia.

Hingga hari terakhir perpanjangan pendaftaran calon, sejumlah daerah yang mengikuti pilkada serentak masih tetap dengan calon tunggal. Di di Tasikmalaya, Jawa Barat misalnya, hingga penutupan perpanjangan waktu pendaftaran kepala daerah 11 Agustus 2015, pukul 16.00 WIB, hanya ada satu pasangan yang mendaftar yakni Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto yang diusung PDIP, Partai Golkar, PAN, PKS. Tiga partai yang berpeluang berkoalisi mengusulkan penantang petahana, yakni Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PKB tidak mendaftarkan calonnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat Herlas Januar mengatakan, partainya sudah berupaya melobi partai lainnya tapi berujung buntu. “Demokrat siap tapi partai lain tidak siap,” kata dia pada Tempo, di Bandung, Selasa, 11 Agustus 2015.

Herlas mengatakan, koalisi bersama Partai Gerindra juga tidak berlanjut. “Sampai tengah malam ngobrol belum ada keputusan,” kata dia. “Ketua Umum mendorong maju, tapi kondisi kita tidak bisa maju sendiri.”

Pantauan di lapangan pengurus Partai Demokrat dan Partai Gerindra mendatangi kantor KPUD Tasikmalaya, Selasa sore. Kedatangan mereka bukan untuk mendaftarkan calon, tapi untuk menjelaskan kenapa partai tidak mencalonkan di pilkada nanti.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Barat Radhar Tri Baskoro menjelaskan, secara umum partainya ingin mengikuti seluruh proses pilkada di Jawa Barat sesuai prosedur. Tapi, pada akhirnya, Radhar mengatakan, Partai Gerindra, PKB, Demokrat memutuskan untuk tidak mendaftarkan calon. "Ini sebuah keputusan yang bagi kami sangat dipenuhi oleh rasa tanggung jawab," ujarnya.

AHMAD FIKRI | CANDRA NUGRAHA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

16 hari lalu

Kawanan monyet ekor panjang yang memasuki kawasan permukiman di Kota Bandung. Cuplikan video netizen
Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

Pakar ITB menengarai kemunculan monyet ekor panjang di Bandung akibat kerusakan habitat asli. Populasi mamalia itu juga tergerus karena perburuan.


Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

24 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi dengan pengunjung di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. ANTARA/Budi Candra Setya
Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

Macaca Fascicularis atau di Indonesia lebih dikenal monyet ekor panjang kerap bertindak agresif pada manusia, apa sebabnya?


Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

24 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

Monyet turun gunung, termasuk monyet ekor panjang ini disebut-sebut menjadi pertanda akan terjadi suatu peristiwa, apa itu?


4 Dugaan Sebab Monyet Berkeliaran di Kota Bandung Beberapa Hari Ini

27 hari lalu

Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) di pinggir jalan. (ANTARA)
4 Dugaan Sebab Monyet Berkeliaran di Kota Bandung Beberapa Hari Ini

Sekelompok monyet ekor panjang berkeliaran di atap-atap rumah warga di Kota Bandung beberapa hari belakangan. Tanda bencana alam?


Penjelasan BMKG terkait Petir yang Menewaskan Mahasiswa Unpad

31 hari lalu

Sambaran petir yang terlihat di langit  di London selatan, Inggris 26 Mei 2018. Pemadam Kebakaran London mengatakan telah mendapat lebih dari 500 panggilan terkait cuaca tersebut. REUTERS/Dylan Martinez
Penjelasan BMKG terkait Petir yang Menewaskan Mahasiswa Unpad

BMKG temukan sejumlah citra radar sambaran petir di saat dua Mahasiswa Teknik Geologi Unpad tersambar petir. BMKG bagikan tips menghindari petir.


AHY Dapat Misi Berantas Mafia Tanah, Pakar Unpad Berikan Tips Menghindari Kejahatan Agraria

33 hari lalu

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kombes Pol Hengki Haryadi (kanan) memberikan keterangan pers terkait kasus mafia tanah di Gedung Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Senin, 18 Juli 2022. Kasus mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah diungkap jajaran Polda Metro Jaya dalam sepekan terakhir. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
AHY Dapat Misi Berantas Mafia Tanah, Pakar Unpad Berikan Tips Menghindari Kejahatan Agraria

AHY ditugasi 'gebuk' Mafia tanah, pakar dari Unpad bagikan tips untuk hindari modus kejahatan perampasan tanah.


Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

40 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di TPS 02 Desa Kanekes, Lebak, Banten, Rabu, 14 Februari 2024. Dilarangnya penggunaan listrik di wilayah adat Suku Badui tersebut membuat perhitungan surat suara Pemilu 2024 pada malam hari hanya menggunakan senter. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

Selama pemilu, ada 345 orang petugas, termasuk KPPS yang terlibat proses pemilu mendapat pelayanan kesehatan selama pemilu berlangsung.


Kelelahan, 183 Petugas KPPS di Kota Bandung Dirawat

41 hari lalu

Anggota KPPS dalam proses  penghitungan kertas surat suara untuk presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 di TPS 59 Kelurahan Bedahan Depok, 14 Februari 2024. Pasangan Prabowo-Gibran memenangi perolehan suara di TPS ini 220 suara, Anies-Muhaimin dengan 100 Suara dan pasangan Ganjar-Mahfud dengan 23 Suara dan 1 suara tidak sah. TEMPO/Amston Probel
Kelelahan, 183 Petugas KPPS di Kota Bandung Dirawat

Seluruh petugas KPPS yang kelelahan tersebut ada yang mendapatkan perawatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Bandung.


Rekomendasi 8 Hotel Kapsul Murah Di Bandung

42 hari lalu

Hotel kapsul Bobobox di Hotel Nyland Cipaganti, Bandung, Jawa Barat. Sumber: Booking.com
Rekomendasi 8 Hotel Kapsul Murah Di Bandung

Terdapat sejumlah hotel kapsul dengan harga miring di Bandung. Saat liburan selalu penuh.


Antisipasi Hujan, Pemkot Bandung Siapkan 736 Sekolah Dijadikan TPS

43 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Antisipasi Hujan, Pemkot Bandung Siapkan 736 Sekolah Dijadikan TPS

Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono menyampaikan terdapat beberapa TPS yang berada di wilayah potensi titik banjir.