Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aisyiyah Minta BPJS Dilanjutkan

Editor

Erwin prima

image-gnews
Ketua MUI Din Syamsuddin memberi penjelasan tentang polemik BPJS di Makassar, 1 Agustus 2015. TEMPO/Muhammad Yunus
Ketua MUI Din Syamsuddin memberi penjelasan tentang polemik BPJS di Makassar, 1 Agustus 2015. TEMPO/Muhammad Yunus
Iklan

TEMPO.COMakassar - Pimpinan Pusat Aisyiyah meminta program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dilanjutkan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya polemik fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyebutkan bahwa program BPJS haram dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

"Bicara haram tidak bisa hitam-putih," kata Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah Siti Aisyah di sela pleno I Muktamar Aisyiyah, Selasa, 4 Agustus 2015.

Menurut dia, program BPJS Kesehatan sudah tepat. Hal itu merupakan upaya pemerintah memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan perspektif Al-Ma'un yang diajarkan pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. "Prinsipnya ta'awun, saling menolong, saling membantu," ucapnya.

Aisyah berujar, fatwa haram MUI itu masih perlu dikaji secara mendalam. Sebab, menurut dia, dalam program pemerintah itu, masih ada pengelolaan yang bersentuhan dengan hal berbasis syariat. 

"Program itu melindungi jiwa. Premi itu semacam zakat atau sedekah yang bukan hanya diperuntukkan buat pengajian, tapi juga untuk kesehatan," tuturnya.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Aisyiyah Tri Hastuti Nur Rohimah mengatakan program BPJS Kesehatan memang memiliki banyak masalah. Hanya saja, program itu dinilai lebih banyak manfaatnya, terutama untuk kelompok miskin serta perempuan duafa dan mustadhafin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Program ini betul-betul bisa digunakan oleh kelompok miskin. Tanpa program ini, orang miskin mungkin tidak memiliki jaminan kesehatan," ucapnya. 

Namun penelitian yang dilakukan Aisyiyah menemukan ada banyak masalah dalam penyelenggaraan program ini. Salah satunya, masih banyak orang miskin di desa yang belum terdata. Selain itu, di beberapa desa, nepotisme masih kerap ditemukan. "Biasanya, kepala desa banyak mendata keluarga dekatnya saja. Sedangkan yang lain tidak ter-cover," ujar Tri.

Isu kesehatan perempuan dan anak menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam Muktamar Aisyiyah di Makassar kali ini. Selain itu, ada banyak isu lain yang akan dibahas terkait dengan keumatan dan kebangsaan. 

AWANG DARMAWAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

50 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

Untuk membuat SKCK, masyarakat kini wajib menjadi peserta program JKN BPJS Kesehatan per 1 Maret 2024. Bagaimana prosedurnya?


Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Diimbau Netral di Tengah Ramai Petisi dari Sivitas Akademika

4 Februari 2024

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Diimbau Netral di Tengah Ramai Petisi dari Sivitas Akademika

Bambang Setiaji mengimbau perguruan tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah bersikap netral di tengah ramainya petisi dari sivitas akademika terhadap Jokowi


Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo menyapa warga setelah meresmikan jalan inpres di Ngawen, Blora, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024. Presiden Jokowi meresmikan perbaikan ruas jalan Purwodadi-Wirosari-Blora sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dengan panjang 32,3 kilometer yang menelan anggaran sebesar Rp257,6 miliar. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

Presiden Jokowi menyebutkan sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia memiliki kartu BPJS Kesehatan yang juga melayani pasien dengan penyakit berat.


Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

23 Januari 2024

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau ruas Jalan Surakarta-Gemolong (Sragen)-Purwodadi di Desa Ngandul, Kabupaten Sragen, Selasa, 23 Januari 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

Presiden Jokowi mengharapkan BPJS kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat dapat bermanfaat bagi warga Indonesia.


Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

21 Desember 2023

Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

Begini cara mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang hilang.


Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

20 Desember 2023

Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama istrinya, Selvi Ananda membocorkan beberapa program yang akan diterapkan saat resmi terpilih menjadi wakil presiden, di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Deklarasi ini merupakan pengenalan pertama pasangan Prabowo - Gibran sebagai paslon pilpres 2024 ke publik sebelum melakukan perjalanan menuju Kantor Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Magang/Joseph.
Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

Saat konteastasi Pemilu 2014 dan 2019, Jokowi sodorkan kartu-kartu untuk masyarakat. Berikut kartu-kartu serupa ditawarkan Prabowo-Gibran.


Milad Guru TK ABA di Bantul, Bupati Berpesan Seperti Ini

12 Oktober 2023

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih umumkan dirinya kembali positif Covid-19 pada Jumat, 22 Juli 2022. Instagram
Milad Guru TK ABA di Bantul, Bupati Berpesan Seperti Ini

Abdul Halim Muslih meminta para guru pendidikan anak usia dini (PAUD) di Bantul agar memberdayakan satuan pendidikan.


Nadiem Makarim Ingin Mahasiswa Ikut Kegiatan Asah Minat, Bakat, dan Kepemimpinan

19 September 2023

(paling kiri dan kanan) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim beserta istri, Franka Franklin bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana. Foto: Instagram/@nadiemmakarim
Nadiem Makarim Ingin Mahasiswa Ikut Kegiatan Asah Minat, Bakat, dan Kepemimpinan

Nadiem Makarim meminta kepada para mahasiswa untuk bisa terlibat beragam aktivitas yang mampu mengasah minat, bakat, kepemimpinan dan kepedulian.


Kurban Idul Adha Asyik Tanpa Sampah Plastik, Bawalah Wadah Daging Ramah Lingkungan

29 Juni 2023

Irfan Hakim bersama sapi kurbannya, Wariso. Foto: Instagram/@irfanhakim75
Kurban Idul Adha Asyik Tanpa Sampah Plastik, Bawalah Wadah Daging Ramah Lingkungan

Kurban Idul Adha asyik tanpa plastik. Langkah sederhana, bawalah sendiri wadah ramah lingkungan.


JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

1 Juni 2023

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

Berikut ini perbedaan antara JKN-KIS dan BPJS, dalam artikel ini juga menjelaskan bagaimana cara daftar program jaminan kesehatan tersebut.