Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah  

Editor

Anton Septian

image-gnews
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin (keempat kanan) didampingi sejumlah Tokoh Islam dari delegasi negara sahabat menyapa warga saat mengikuti karnaval  Muhammadiyah di kawasan Pantai Losari, Makassar, 1 Agustus 2015. TEMPO/Hariandi Hafid
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin (keempat kanan) didampingi sejumlah Tokoh Islam dari delegasi negara sahabat menyapa warga saat mengikuti karnaval Muhammadiyah di kawasan Pantai Losari, Makassar, 1 Agustus 2015. TEMPO/Hariandi Hafid
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Muktamar Muhammadiyah ke-47 digelar di Makassar pada 3-8 Agustus pekan depan. Salah satu agenda utamanya pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Soal ini, Muhammadiyah menganut mekanisme khusus dengan mengedepankan sistem perwakilan dalam penunjukan calon ketua umum.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Muhammad Alwi Uddin menjelaskan tahap awal pemilihan ketua dimulai dengan penjaringan kandidat oleh panitia pelaksana sebelum pelaksanaan muktamar. Tahun ini panitia mengumpulkan total 82 kandidat yang dianggap layak untuk dibawa ke tahap selanjutnya.

Jelang muktamar, perwakilan pengurus wilayah Muhammadiyah se-Indonesia kemudian menggelar sidang tanwir. Tanwir diperkirakan dihadiri 200-an orang. Mereka antara lain pimpinan pusat Muhammadiyah, empat orang perwakilan dari masing-masing pimpinan wilayah, serta perwakilan Angkatan Muda Muhammadiyah pusat.

"Pada sidang ini dipilih 39 calon tetap ketua yang dianggap sesuai kriteria tanwir berdasarkan perolehan suara," kata Alwi Uddin di Makassar, Sabtu, 1 Agustus 2015.

Ke-39 calon tetap ketua inilah yang akan memperebutkan dukungan dari total 2.600 peserta pemegang hak suara di muktamar. Alwi menjelaskan bahwa pemilik suara terdiri dari seluruh anggota tanwir serta seluruh pimpinan Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Jumlah peserta ditetapkan berdasarkan jumlah cabang di daerah yang diwakili. Sehingga daerah dengan banyak cabang akan lebih banyak memiliki wakil di muktamar.

Dari perolehan suara peserta akan terpilih 13 besar peraih suara terbanyak untuk menjadi formatur. Selanjutnya formatur yang berembuk dalam memilih ketua umum serta menetapkan struktur pengurus pusat. Dalam memilih ketua umum, formatur bisa memilih satu orang di antara sesamanya atau menunjuk tokoh di luar yang dianggap layak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Alwi, sistem perwakilan telah diterapkan di Muhammadiyah secara turun-temurun. Selama ini sistem itu dianggap sederhana tapi tepat untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan sesuai keinginan umat. Dan yang tak kalah penting, sistem perwakilan juga dianggap efektif untuk mencegah konflik internal. "Yang biasa terjadi gesekan kan di tingkat bawah. Makanya kami kurangi gesekan di bawah dengan mempercayakan pilihan kepada para perwakilan," ujarnya.

Ketua panitia lokal muktamar, Syaiful Saleh, mengatakan, sistem perwakilan pada pemilihan ketua masih sangat relevan dengan perkembangan zaman. Cara itu dianggap tidak bermaksud membatasi hak pilih peserta muktamar, tapi sebaliknya menjaga keharmonisan umat meski berbeda-beda dalam menentukan pilihan. "Sistem ini sudah dipraktekkan sejak zaman khalifah setelah Rasulullah meninggal. Sejauh ini tidak ada masalah diterapkan di Muhammadiyah," kata dia.

Sabtu ini tanwir Muhammadiyah mulai menggelar sidang di kampus Universitas Muhammadiyah, Makassar. Diagendakan, Minggu pagi tanwir telah memutuskan 39 nama terpilih untuk dibawa ke sidang muktamar. Muktamar rencananya dibuka di Lapangan Karebosi pada Senin pekan depan dan bakal dihadiri Presiden Joko Widodo.

AAN PRANATA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

18 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Marak Perang Sarung, KPAI Imbau Pesantren hingga Ormas Bantu Arahkan Kegiatan Anak selama Ramadan

1 hari lalu

(ki-ka) Pengurus Formas LKSA - PSAA, Jasra Putra bersama pengurus Panti Asuhan Dapur Yatim Baleendah, Devi Susiana dan Komisioner KPAI, Rita Pranawati menjelaskan foto-foto terkait penyergapan panti oleh Densus 88 Anti Teror saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta, 19 Januari 2016. TEMPO/Amston Probel
Marak Perang Sarung, KPAI Imbau Pesantren hingga Ormas Bantu Arahkan Kegiatan Anak selama Ramadan

KPAI mengimbau pelbagai lembaga keagamaan, seperti pesantren, lembaga zakat, dan ormas Islam, membantu mengarahkan kegiatan anak selama Ramadan.


Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Digugat, Ketum PP Muhammadiyah: MK Harus Berani Transparan dan Jujur

4 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Digugat, Ketum PP Muhammadiyah: MK Harus Berani Transparan dan Jujur

Pada proses menjelang Pemilu 2024, di kalangan masyarakat telah muncul ketidakpercayaan atau distrust pada lembaga-lembaga tinggi negara, seperti MK.


Abdul Mu'ti: Masjid Muhammadiyah Saat Tarawih Tak Gunakan Pengeras Suara Luar

6 hari lalu

Warga Muhammadiyah melaksanakan salat Tarawih pertama di Masjid Jami Al Huda Muhammadiyah, Tebet Timur, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Abdul Mu'ti: Masjid Muhammadiyah Saat Tarawih Tak Gunakan Pengeras Suara Luar

Abdul mengatakan, sudah sejak awal di Masjid Muhammadiyah, tidak ada Tarawih dan Tadarus dengan pengeras suara luar.


Alasan Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadan 1445 H Pada Selasa, 12 Maret 2024, Ini Poin-poinnya

7 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang hasil Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1445 Hijriah di Kantor Kemenag, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Alasan Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadan 1445 H Pada Selasa, 12 Maret 2024, Ini Poin-poinnya

Pemerintah menetapkan awal puasa Ramadan 1445 Hijriah pada Selasa, 12 Maret 2024. Apa saja alasan Menteri Agama Yaqut dalam sidang Isbat?


Ketua Komisi VIII DPR Tanggapi Usulan Penghapusan Sidang Isbat

8 hari lalu

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi saat ditemui usai konferensi pers sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1445 H di Kemenag pada Ahad, 10 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Ketua Komisi VIII DPR Tanggapi Usulan Penghapusan Sidang Isbat

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, menanggapi soal usulan Muhammadiyah soal peniadaan sidang isbat.


Sidang Isbat Disebut Buang-Buang Duit, Kemenag Singgung Fatwa MUI

8 hari lalu

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (tengah) bersama Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi (kiri) dan Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin (kanan) memberikan keterangan kepada media hasil sidang isbat awal Zulhijah 1444 H di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Minggu 18 Juni 2023. Kementerian Agama menetapkan 1 Zulhijah 1444 Hijriyah jatuh pada Selasa 20 Juni dan menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada Kamis 29 Juni. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Sidang Isbat Disebut Buang-Buang Duit, Kemenag Singgung Fatwa MUI

Kementerian Agama menegaskan pentingnya sidang isbat dengan menggabungkan metode hisab dan rukyat untuk penentuan awal Ramadan 2024.


Muhammadiyah Usul Sidang Isbat Ditiadakan, Kemenag Beri Penjelasan ini

8 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah), Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid (kedua kanan), Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi (kedua kiri), Ketua MUI Abdullah Jaidi (kiri), dan Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin (kanan) memberikan keterangan pers usai menggelar Sidang Isbat 1 Syawal 1444H di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Kamis, 20 April 2023. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Sabtu, 22 April 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Muhammadiyah Usul Sidang Isbat Ditiadakan, Kemenag Beri Penjelasan ini

Begini penjelasan Kemenag soal pentingnya diadakan sidang isbat di Indonesia.


Muhammadiyah Usul Sidang Isbat Ditiadakan, Apa Tanggapan PBNU?

9 hari lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf (tengah) dalam jumpa pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat pada Sabtu, 9 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Muhammadiyah Usul Sidang Isbat Ditiadakan, Apa Tanggapan PBNU?

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan sidang Isbat sudah menjadi aturan dari pemerintah sehingga butuh proses yang panjang untuk menghapusnya.


Muhammadiyah Usul Ditiadakan, Begini Sejarah Sidang Isbat

9 hari lalu

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (tengah) bersama Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi (kiri) dan Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin (kanan) memberikan keterangan kepada media hasil sidang isbat awal Zulhijah 1444 H di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Minggu 18 Juni 2023. Kementerian Agama menetapkan 1 Zulhijah 1444 Hijriyah jatuh pada Selasa 20 Juni dan menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada Kamis 29 Juni. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Muhammadiyah Usul Ditiadakan, Begini Sejarah Sidang Isbat

Sidang Isbat mulai digelar pada 1930-an. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, sidang Isbat diadakan setiap tahun oleh pemerintah Indonesia.