Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dinasti Ahok dan Yusril Bertarung dalam Pilkada Belitung Timur

image-gnews
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Seto Wardhana
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.COBelitung Timur - Pertarungan seru diprediksi bakal terjadi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Belitung Timur. Sebab, anggota keluarga dua tokoh nasional, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan pakar hukum tata negara sekaligus pendiri Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, sama-sama mencalonkan diri sebagai bupati.

Keluarga Ahok diwakili adiknya, Basuri Tjahaja Purnama, yang merupakan calon inkumben. Adapun keluarga Yusril mengusung kakaknya, Yuslih Ihza Mahendra, yang mencoba mengakhiri dominasi keluarga Ahok di Belitung Timur. Selama ini, keluarga Ahok dan Yusril  memang dikenal punya pengaruh kuat di Pulau Belitung.

Pengamat politik dari Universitas Bangka Belitung, Ibrahim, menilai wajar jika keluarga dua tokoh nasional ini sama-sama punya pengaruh kuat di tataran pemilih akar rumput, mengingat budaya politik di Indonesia yang masih mengedepankan identitas bersifat fisik ketimbang ideologi.

"Fakta identitas kesamaan suku, agama, dan lainnya sebagai fakta yang cukup penting dalam politik kita saat ini. Pertarungan dua keluarga tokoh nasional ini memang sangat menarik di Belitung," ujar Ibrahim kepada Tempo, Selasa, 28 Juli 2015.

Menurut Ibrahim, ketokohan Ahok dan Yusril baru terasa jika kedua bersedia turun ke Belitung untuk membantu pencalonan anggota keluarganya masing-masing. "Saya melihat Yusril dan Ahok belum terlihat turun. Mungkin belum ada waktu. Ketokohan keduanya tidak akan terlalu signifikan jika tidak turun langsung," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun Ibrahim melihat tidak adanya calon selain Basuri dan Yuslih bukan semata-mata silau dengan pengaruh Ahok dan Yusril, melainkan lebih pada situasi dan peta politik saat ini yang berubah.

"Tidak adanya calon lain bukan berarti gentar dengan nama Ahok dan Yusril, tapi peta politik yang mengharuskan pegawai negeri sipil atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mundur bila ingin mencalonkan diri menjadi pertimbangan. Sebab, tidak ada lagi calon yang maju hanya untuk uji coba atau untung-untung nasib," katanya.

SERVIO MARANDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.