TEMPO.CO, Surabaya - Puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur absen dalam sidang paripurna lanjutan yang membahas perubahan anggaran RAPBD 2015, Senin 27 Juli 2015. Dari 100 anggota DPRD, hanya 25 orang yang tampak menduduki kursinya di ruangan di awal sidang.
Itu pun beberapa orang berangsur-angsur keluar dari ruangan, sampai akhir persidangan tersisa 15 orang. Mereka mangkir dengan alasan sibuk mengurus pendaftaran pemilukada serentak di daerah pilihannya masing-masing.
“Mohon maaf bapak pimpinan sidang yang terhormat, anggota kami izin untuk mengurus pemilukada serentak di daerah sehingga saya sebagai ketua fraksi sendiri yang membacakan pandangan umum,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P.Simanjuntak, dalam sidang itu.
Masa pendaftaran yang pendek yakni 26-28 Juli 2015 menjadi alasan para anggota dewan mengajukan izin untuk mengawal pencalonan kepala daerah. “Tadi memang banyak sekali izin yang disampaikan anggota karena berbagai aktivitas terkait pemilukada,” kata wakil ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur Basuki Babussalam saat ditemui Tempo usai sidang paripurna.
Menurut Basuki, ada yang sedang mengawal rekomendasi di Jakarta, ada pula yang mengawal pendaftaran di KPU masing-masing basis wilayahnya. “Ada yang bahkan bersiap mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah,” ujarnya.
Basuki meminta masyarakat memaklumi ketidakhadiran para anggota dewan itu dalam sidang paripurna. Pihaknya berjanji akan meminta para pimpinan fraksi agar lebih bijak membagi jadwal para anggotanya. “Secara prinsip kami minta maaf kepada masyarakat Jatim semoga ke depan bisa jadi catatan bersama,” kata dia.
ARTIKA RACHMI FARMITA
