Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengusaha Inggris Dapat Hak Kelola Pulau di Ternate 35 Tahun  

image-gnews
Pulau Widi, Halmahera Selatan. everysingleplace.com
Pulau Widi, Halmahera Selatan. everysingleplace.com
Iklan
TEMPO.CO, Ternate - Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberi izin dan hak ekslusif kepada pengusaha asal Inggris untuk mengelola kawasan wisata Kepulauan Widi di Halmahera Selatan dengan jangka waktu 35 tahun. Bahkan hak mengelola kawasan wisata itu diberikan hingga radius 7 kilometer.

Nota kesepahaman bersama itu ditandatangani Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Bupati Halmahera Selatan Muhammad Kasuba, serta pengusaha asal Inggris, Natalia Kira Catherine, CEO PT Leadership Islands Indonesia. Kesepakatannya adalah hak pengelolahan dan pengembangan kawasan wisata Kepulauan Pulau Widi hingga jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun.

Pengusaha asal Inggris ini juga memperoleh prioritas mendapat hak penuh dan eksklusif untuk mengelola kawasan wisata Pulau Widi, baik darat maupun laut, sampai radius 7 kilometer. Sebagai gantinya, PT Leadership Islands Indonesia wajib membayar pajak dan restribusi serta membangun dan mengembangkan kawasan Kepulauan Widi. Selain itu, perusahaan ini wajib menyetor 5 persen keuntungan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Samin Marsaoly, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara, mengatakan kerja sama pengelolahan kawasan wisata Pulau Widi ini merupakan upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk memajukan ekoturisme di Maluku Utara. Dia berharap, dengan cara ini, wisata Kepulauan Widi bisa memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan ekonomi warga lokal.

“Selama kami berharap pengelolaan dari pemda mungkin agak sulit dan butuh waktu yang lama. Jadi, dengan kerja sama ini, dinas berharap pemda Halmahera Selatan mendapatkan manfaat, khususnya masyarakat lokal,” kata Samin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Samin berujar, pihaknya telah berkoordinasi mengenai percepatan pembangunan infastruktur ke Pulau Widi. Untuk itu, instansinya bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara guna membangun infastruktur jalan Mafa menuju Gane Luar di Halmahera Selatan. “Dinas Pariwisata Maluku Utara akan membangun sarana penunjang pariwisata,” ujar Samin.

BUDHY NURGIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau di Indonesia

19 Agustus 2017

Warga beraktivitas di Pulau Berhala, Lingga, Kepulauan Riau, 24 April 2017. Pulau ini merupakan pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, yang memiliki potensi pariwisata bahari tapi yang belum dioptimalkan. ANTARA/Wahdi Septiawan
PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau di Indonesia

Verifikasi pulau dan nama pulau terus dilakukan untuk kepastian geografi Indonesia.
Saat ini masih ada 1.448 pulau yang namanya belum dibakukan.


Pemerintah Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB

17 Agustus 2017

Pulau Cemara Besar terletak di gugusan pulau terluar Karimunjawa. Para wisatawan sering menyelam karena pulau ini memiliki pemandangan bawah laut yang indah, kaya dengan terumbu karang. TEMPO/Aris Andrianto
Pemerintah Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB

Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dapat dilaporkan ke PBB.


Rudiantara Resmikan BTS di Pulau Miangas, Warga Perbatasan Akses 4G

1 Agustus 2017

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memberikan keterangan kepada pers terkait serangan Ransomware baru bernama WannaCry di Jakarta, 14 Mei 2017. Kementerian Kominfo melakukan himbauan dan serangkaian penangkalan dan penanganan mengatasi serangan malware. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Rudiantara Resmikan BTS di Pulau Miangas, Warga Perbatasan Akses 4G

Dalam beberapa tahun terakhir, Miangas baru dapat mengakses jaringan 2G.


Kapal Sulit Sandar, Warga Karamian Pindah Perahu dengan Meloncat

29 Juni 2017

Penumpang menaiki Kapal Perintis KM Sabuk Nusantara 35 di Pelabuhan Jetty Meulaboh, Aceh Barat, Aceh. ANTARA/Syifa Yulinnas
Kapal Sulit Sandar, Warga Karamian Pindah Perahu dengan Meloncat

Bila ada penumpang ke Karamian, kapal terpaksa buang sauh sekitar 2 mil dari pantai.


Distribusi Rupiah di Daerah Terluar dan Terpencil, Begini Caranya

13 April 2017

Suasana pos Pengamanan pulau terluar di pulau Ndana, Rote Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, 15 Agustus 2015. ANTARA FOTO
Distribusi Rupiah di Daerah Terluar dan Terpencil, Begini Caranya

Hingga saat ini, telah dilakukan secara bersama-sama 23 kegiatan
pendistribusian uang Rupiah ke daerah terluar dan terpencil di
wilayah NKRI.


Kementerian Kelautan Verifikasi 111 Pulau Terluar Indonesia  

3 Februari 2017

Ilustrasi patroli tentara di pulau terluar Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Kementerian Kelautan Verifikasi 111 Pulau Terluar Indonesia  

KKP memiliki sejumlah program prioritas pada 2017, salah satunya melakukan verifikasi, pendataan, hingga sertifikasi atas 111 pulau terluar Indonesia.


Pemerintah Diminta Batasi Pengelolaan Pulau ke Swasta  

20 Januari 2017

Beberapa batu karang besar, yang tampak seperti pulau-pulau kecil, berjajar tidak jauh dari pantai sehingga menambah keindahan Pantai Gua Cina, Malang, (21/4). TEMPO/Aris Novia Hidayat
Pemerintah Diminta Batasi Pengelolaan Pulau ke Swasta  

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan negara perlu segera membatasi pengelolaan pulau-pulau kecil dari tangan swasta.


Indonesia Akan Daftarkan 1.106 Pulau ke PBB

17 Januari 2017

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, 29 November 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
Indonesia Akan Daftarkan 1.106 Pulau ke PBB

Penguasaan pulau oleh perusahaan atau perseorangan maksimal 70 persen. Sisanya dikuasai oleh negara.


Menteri Tjahjo Minta Penyewaan Pulau oleh Asing Ditinjau  

12 Januari 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis
Menteri Tjahjo Minta Penyewaan Pulau oleh Asing Ditinjau  

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah
meninjau ulang kontrak penyewaan pulau oleh pihak asing.


Menteri Agraria: Orang Asing Boleh Kelola Pulau, Asal...

11 Januari 2017

Sebuah jukung bersandar di pantai di Pulau Pisang, Kabupaten Krui, Pesisir Barat, Lampung, 17 Agustus 2015. Pulau ini merupakan pulau paling terluar di Barat Provinsi Lampung yang berbatasan dengan Samudra Hindia. TEMPO/Frannoto
Menteri Agraria: Orang Asing Boleh Kelola Pulau, Asal...

Nantinya, ujar Sofyan, akan terdapat mekanisme apabila terdapat pihak yang ingin mengelola pulau-pulau itu.