TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah menteri kabinet Jokowi-Kalla dinilai belum mampu melakukan akselerasi tugas kelembagaan. “Sebanyak 47 persen menteri belum memahami tugas dan fungsi mereka masing-masing,” ujar pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri B. Satrio, saat memaparkan hasil surveinya, 21 Juni 2015.
Kinerja buruk tak hanya terjadi pada kementerian yang dipimpin politikus, tapi juga kalangan profesional. Masyarakat, misalnya, tak puas atas melemahnya kondisi perekonomian nasional sekalipun sebagian terjadi karena situasi global. “Sebenarnya mereka ini semuanya orang pintar, tapi berada di tempat dan waktu yang salah,” kata Hendri.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan kinerja menteri dari kalangan profesional kurang memuaskan. Menurut dia, para menteri yang berasal dari kalangan profesional belum terbiasa dengan ritme kerja birokrat. Pada sisi lain, kabinet kerja Presiden Joko Widodo diisi beragam kepentingan. “Di level kementerian pun tidak semuanya profesional. Banyak yang menyulitkan,” kata Yunarto.
Adapun kelemahan terbesar menteri dari kalangan profesional, Yunarto mengatakan, adalah kemampuan merangkul kekuatan politik di parlemen. “Ini biasanya yang membuat sebagian kalangan profesional tergagap,” tuturnya. “Akibatnya, komunikasi tidak dilakukan dengan baik.”
Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, berpendapat sama. Para menteri dari kalangan profesional biasanya tak memiliki jaringan sosial politik yang luas. “Sehingga tidak bisa melakukan lobi politik,” ucapnya.
Yang menarik, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G. Plate justru berharap Presiden Joko Widodo tak tergesa-gesa merombak kabinet. Sebab, dia menilai para menteri—dari partai ataupun profesional—sebenarnya telah bekerja. “Hanya, sistem koordinasinya perlu diperbaiki dan ditingkatkan,” katanya kemarin.
Selain itu, Jhonny mengingatkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 belum lama disahkan. Nomenklatur beberapa kementerian yang mengalami reorganisasi pada pemerintahan baru juga belum tuntas secara baik. “Sehingga para menteri juga tidak bisa injak gas sepenuhnya,” ujarnya.
Karena itu, dia menyarankan agar Jokowi merombak kabinet dengan menggeser para menteri ke pos yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi tanpa membedakan dari partai ataupun nonpartai. “Sehingga kinerja kabinet jadi lebih baik tanpa reshuffle,” tutur Jhonny.
RIKY FERDIANTO | ANANDA TERESIA | MOYANG KASIH | DEWI SUCI |AW
