TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Gatot merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden Jokowi ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggantikan Jenderal Moeldoko, yang akan pensiun pada 8 Juli tahun ini.
“Ada satu nama, Gatot Nurmantyo,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Selasa, 9 Juni 2015. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan DPR menerima surat Presiden Jokowi tentang pengajuan Gatot pada Selasa sore, 9 Juni 2015.
Dalam surat itu, kata dia, Jokowi tak menyinggung alasan memilih Gatot Nurmantyo sebagai pengganti Moeldoko. “Kami berharap Presiden bisa menjelaskan ini,” katanya. (Baca: Alasan Jokowi Tunjuk Gatot Sebagai Calon Panglima TNI)
Gatot merupakan alumnus Akademi Militer angkatan 1982. Pria kelahiran Kota Tegal, Jawa Tengah, 13 Maret 1960, itu sempat menduduki sejumlah jabatan strategis di militer. Ia pernah menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat 2013-2014, Panglima Komando Daerah Militer V Brawijaya 2010-2011, serta Gubernur Akademi Militer 2009-2010.
Menurut Fahri, penunjukan Gatot tidak melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sebab penunjukan ini hanya mengubah kebiasaan pemilihan Panglima TNI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama sepuluh tahun masa pemerintahan SBY, posisi Panglima TNI diisi secara bergiliran oleh tiga angkatan perang Indonesia, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. (Baca: Calon Panglima TNI Bakal Ditanya Sederet Pertanyaan Ini)
Pada Agustus 2013, giliran Angkatan Darat yang mengisi posisi Panglima TNI. Saat itu Moeldoko yang dipilih sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono dari Angkatan Laut.
Fahri mengatakan perubahan kebiasaan itu tak menjadi masalah. Karena, kata dia, yang lebih penting yaitu menjaga netralitas TNI. “Bagaimanapun TNI harus dijaga netralitas dan profesionalitasnya,” katanya.
RIKY FERDIANTO
TOPIK TERKAIT: PEMILIHAN PANGLIMA TNI
