TEMPO.CO, Bogor - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan calon pengganti Panglima TNI, Jenderal Moeldoko disesuaikan dengan program-program yang dijadikan prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Salah satunya adalah visi kemaritiman.
Meski memprioritaskan kemaritiman, kata Tedjo, bukan berarti Kepala Staf Angkatan Laut yang paling berpeluang. "Kalau KSAD dan KSAU punya visi dan misi kemaritiman ya bisa saja, tak harus KSAL," ujar Tedjo di Istana Bogor, Jumat, 5 Juni 2015.
Apabila mengacu pada sistem rotasi, harusnya KSAU yang menggantikan Moeldoko. Namun, kata Tedjo, belum tentu sistem ini digunakan Jokowi. Menurut dia,pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif presiden sehingga Jokowi bebas memilih siapa saja yang dianggapnya pas dengan posisi tersebut.
"Tetapi itu bukan harga mati, semuanya tergantung kewenangan presiden. Kalau lihat kemampuan, tiga-tiganya sama saja. Mereka pantas jadi Panglima," ujarnya. Tiga nama tersebut, kata Tedjo, sudah diajukan kepada Jokowi. Namun, hingga saat ini, Jokowi belum pernah membahasnya. "Calonnya lasti tiga itu, kita tunggu saja," ujarnya.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun pada 1 Agustus 2015. Moeldoko mulai menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Sebelumnya, alumnus terbaik Akademi Miiter tahun 1981 itu menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat sepanjang 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013.
Moeldoko juga pernah menjabat Wakil Gubernur Lemhannas pada 2011. Pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, ini pernah menduduki tiga posisi penting selama 2010, yaitu Panglima Divisi Infanteri 1/Konstrad, Panglima Kodam XII/Tanjugpura, dan Panglima Kodam III/Siliwangi.
Sesuai aturan, tiga kepala staf angkatan TNI berhak ditunjuk sebagai panglima yang baru. Mereka adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna.
TIKA PRIMANDARI
